Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Klaim Transaksi Janggal di Kemenkeu Kecil, Hanya Rp22 T?

Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dari transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun, hanya sebagian kecil yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023). JIBI/Bisnis- Ni Luh Angela
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3/2023). JIBI/Bisnis- Ni Luh Angela

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dari transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun, hanya asebagian kecil yang menyangkut nama pegawai Kementerian Keuangan

Sri Mulyani memperinci nilai tersebut berdasarkan sekitar 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 65 surat berisi transaksi keuangan senilai Rp253 triliun dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Kemenkeu. 

Sementara 99 surat senilai Rp74 triliun dari PPATK kepada aparat penegak hukum (APH), dan sisanya 135 surat yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu. 

“Sedangkan 135 surat dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu nilainya jauh lebih kecil sebab yang tadi kan Rp253 triliun dan Rp74 triliun,” ungkapnya konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Senin (20/3/2023). 

Berdasarkan penghitungan yang Bisnis lakukan, transaksi yang tidak menyangkut pegawai Kemenkeu tercatat dalam 164 laporan dengan nilai Rp327 triliun. Sementara sisa laporan berisikan nama-nama pegawai Kemenkeu dengan transaksi Rp22 triliun (Rp349 T-Rp327 T).

Sri Mulyani melanjutkan, surat yang masuk ke Kemenkeu, meskipun tidak berisi nama pegawai kementerian, dikarenakan transaksi dilakukan oleh perusahaan, badan, atau orang lain. 

“Namun karena menyangkut tugas fungsi Kemenkeu, ekspor dan impor, maka dikirimkan oleh PPATK ke kami,” katanya. 

Dirinya menyatakan bahwa dari kondisi tersebut artinya PPATK melihat adanya transkasi dalam perekonomian seperti perdagangan dan pergantian properti, yang ditengarai mencurigakan dan dikirimkan ke Kemenkeu agar dapat ditindakalanjuti sesuai tugas dan fungsi kementerian. 

Pada kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa data transaksi janggal Rp349 triliun yang diungkapkan PPATK bukanlah korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu, melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara keseluruhan.  

"Berkali-kali saya katakan, ini ukan laporan korupsi tapi TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper