Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama Partai Buruh menggeruduk kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan menuntut pencopotan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo atas permasalahan pajak saat ini terjadi.
Pada unjuk rasa hari ini di depan kantor DJP, Said menyayangkan adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi jumbo, di saat buruh memiliki upah murah dan mahalnya bahan pokok.
“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/3/2023).
Dalam aksinya, Said Iqbal membawa 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia demi menjaga kepentingan publik.
Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan.
Kedua, menutut pencopotan Dirjen Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya, salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo.
Baca Juga
Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di DJP demi menjaga kepentingan publik. Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara untuk meminimalkan tindak korupsi.
Selain melakukan aksi hari ini, Jumat (10/3/2023), Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada Selasa, 14 Maret 2023.
Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripurna DPR RI.
Adapun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan terkait pencopotan ataupun pengangkatan menjadi hak masing-masing orang, namun sudah ada mekanismenya.
Yustinus mengatakan bahwa UU telah menentukan mekanisme bagaimana seorang pejabat eselon 1 diangkat dan diberhentikan. Bila melihat secara objektif, Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam dua tahun mencapai target penerimaan.
“Jangan samapai ini ada satu kasus dikait-kaitkan sebagai tanggung jawab pribadi. Justru kita harus adil, kalau kesalahan pribadi mari kita dukung penyelesaian kepada yang bersangkutan baik pidana tipikor, dan lainnya,” katanya, Jumat (10/3/2023).
