Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan segera menyalurkan santunan kepada korban terdampak kebakaran depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Santunan akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini tengah memverifikasi data para korban.
"Bisa saya pastikan nanti ada [bantuan] dari pemerintah melalui Kemensos dan memang harus didata dulu terutama berupa santunan," ujarnya kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Rabu (8/2/2023).
Diketahui, pemerintah sebelumnya juga telah memberi bantuan yang bersifat kedaruratan seperti bantuan pangan serta tempat penampungan atau hunian sementara.
Namun, belum dapat dipastikan apakah para korban ke depannya memperoleh bantuan rumah mengingat masih belum ada solusi keamanan bagi depo BBM Plumpang yang disepakati oleh sejumlah pihak terkait.
"Bantuan rumah kita lihat skemanya, apakah relokasi atau Pertamina-nya pindah, itu nanti akan berimplikasi pada bagaimana kemudian kita akan menghitung berbagai macam kerugian warga," jelas Muhadjir.
Baca Juga
Adapun, solusi terkait keamanan depo BBM Plumpang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, ada dua opsi untuk keamanan pengamanan objek vital nasional depo BBM Plumpang, yaitu memindahkan fasilitas tersebut ke tempat baru atau merelokasi pemukiman penduduk.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (5/3/2023).
Dia juga mengarahkan agar opsi-opsi tersebut dapat segera dibahas lebih lanjut oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Solusi itu, sambungnya, harus rampung dalam waktu 1-2 hari saja.
Selanjutnya, Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta agar seluruh pihak terkait untuk segera mengaudit seluruh zona berbahaya yang saat ini masih dihuni penduduk.
"Semuanya memang harus, zona-zona berbahaya itu tidak hanya di sini. Harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa, tadi sudah saya perintahkan mengenai itu," ujarnya.
