Binsis.com, SOLO - Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seharusnya tak diizinkan jika merujuk Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.
Rafael Alun Trisambodo mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Pajak pada Jumat (24/2/2023).
Hal itu dilakukan setelah Rafael Alun Trisambodo mendapat sorotan usai kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satrio.
Tak hanya itu, Rafael Alun Trisambodo juga akan diperiksa terkait kekayaan senilai Rp56 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jika melihat Peraturan (Badan Kepegawaian Negara) BKN Nomor 3 Tahun 2020, pengunduran diri Rafael Alun seharusnya tak diterima.
Musababnya, dalam Pasal 5 Ayat 6 aturan tersebut melarang PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk mundur dari jabatannya.
Baca Juga
Berikut bunyi Pasal 5 Ayat 6 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020:
(6) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila:
a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.
Dalam kasus Rafael Alun, dirinya tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait total kekayaannya yang fantastis.
Hal tersebut seharusnya membuat pengunduran diri Rafael dari Ditjen Pajak tak diizinkan.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyarankan agar Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo, karena berisiko menghambat pengusutan kasus dan harta pejabat pajak itu.
Yudi menyatakan pengusutan kasus Mario dan keterkaitannya dengan harta keluarga berisiko terganjal jika Rafael tidak berstatus lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
"Saran saya jangan terima pengunduran dirinya [Rafael], Mas Prastowo, sebab bisa dijadikan alasan Itjen Kemenkeu tidak bisa mengusutnya karena bukan ASN lagi," tulis Yudi dalam cuitannya, Jumat (24/2/2023).
Dia menilai bahwa aparat penegak hukum bisa saja tetap mengusut Rafael karena waktu terjadinya kasus (tempus delicti) adalah ketika Rafael masih berstatus ASN.
Namun, Kemenkeu harus memastikan bahwa pengusutan oleh pihaknya juga bisa berjalan optimal.
"Pintu pertama pengusutan [Rafael] menurut saya tetap inspektorat [Itjen Kemenkeu]," tulis Yudi.
