Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Turki melarang perusahaan mem- PHK karyawannnya, dan sekaligus meluncurkan skema dukungan upah sementara di 10 provinsi.
Tujuannya, untuk melindungi pekerja dan bisnis setelah gempa dahsyat yang mengguncang wilayah tenggara awal bulan ini.
Langkah tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meminimalkan dampak ekonomi dari bencana terburuk Türkiye dalam sejarah modern.
Gempa besar pada 6 Februari, yang berpusat di provinsi Kahramanmaras selatan, telah menewaskan sedikitnya 42.310 orang, menurut Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD), dan melanda negara tetangga Suriah dengan parah.
Sekitar 13,5 juta orang, atau lebih dari 15% populasi negara itu, tinggal di 10 provinsi yang dilanda gempa, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari 139.000 bangunan hancur atau rusak parah sehingga perlu dirobohkan.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan 865.000 orang tinggal di tenda, 23.500 di kontainer, sementara 376.000 berada di asrama mahasiswa dan penginapan umum di luar zona gempa pada Selasa. Sekitar 270 kota tenda telah didirikan di provinsi yang terkena dampak.
Baca Juga
Di bawah rencana bantuan ekonomi baru Ankara, pemberi kerja yang tempat kerjanya "rusak berat atau sedang" akan mendapat subsidi pemerintah untuk menutupi sebagian upah pekerja yang jam kerjanya telah dipotong.
Larangan PHK diberlakukan di 10 provinsi yang dilanda gempa yang dicakup oleh keadaan darurat. Wilayah ini menyumbang hampir 10% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
Parlemen memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan pada 7 Februari, atas permintaan Presiden Erdogan.
Bank sentral negara telah menunda pembayaran beberapa pinjaman, sementara Departemen Keuangan menyatakan force majeure hingga akhir Juli, dan menunda pembayaran pajak untuk wilayah tersebut.
Presiden Erdogan pada hari Jumat mengatakan sekitar 2,2 juta orang telah meninggalkan zona bencana. Dari jumlah tersebut, kata dia, kebutuhan rumah sekitar 1,6 juta telah terpenuhi.
Pemerintah juga menawarkan tunjangan gaji dan memberlakukan larangan PHK pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19.
Kelompok bisnis dan ekonom mengatakan gempa bumi dapat menelan biaya Ankara hingga $100 miliar (TL 1,89 triliun) untuk membangun kembali perumahan dan infrastruktur dan memangkas satu hingga dua poin persentase dari pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Bank Wall Street JPMorgan memperkirakan kerusakan langsung bangunan dan infrastruktur akibat gempa mencapai $25 miliar.
Ekonom dan pejabat memperkirakan gempa akan memangkas pertumbuhan ekonomi hingga 2 poin persentase tahun ini. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2022 dan memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,5% pada tahun 2023 sebelum bencana.
Wilayah tenggara menyumbang 8,5% dari ekspor Türkiye dan 6,7% dari impor. Namun, para ekonom mengatakan gempa tersebut tidak mungkin mempengaruhi neraca perdagangan Türkiye karena ekspor dan impor diperkirakan akan turun.
Pemerintah telah menjanjikan bantuan sekitar TL 100 miliar untuk wilayah tersebut, dan Presiden Erdogan telah menjanjikan upaya rekonstruksi yang cepat, berjanji untuk membangun perumahan dalam waktu satu tahun bagi mereka yang tidak memiliki rumah.
