Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan ada dua syarat yang harus dipastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mengizinkan Erick Thohir rangkap jabatan jadi menteri BUMN dan ketua umum PSSI.
Pertama, Huda mengatakan Jokowi harus secara konsisten melakukan evaluasi kinerja Erick Thohir. Dengan begitu, dapat dipastikan kinerjanya sebagai menteri BUMN tak terganggu dengan kerja di PSSI, begitu juga sebaliknya.
"Kalau misalnya keputusan finalnya Istana memberikan kesempatan rangkap jabatan, terutama kepada Erick Thohir misalnya, saya berharap presiden melakukan evaluasi secara berkala atas apakah ini mengganggu atau tidak," ujar Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
Kedua, jika Jokowi sudah mengizinkan ada unsur pemerintah di dalam PSSI maka presiden juga harus memastikan program-program transformasi persepakbolaan didukung penuh.
Menurut Huda, selama ini banyak kebijakan PSSI yang tak dapat dukungan serius oleh pemerintah, terutama soal dukungan keamaanan dan pendanaan.
"Misalnya kita ngomongin soal infrastruktur, soal keamanan dan kenyamanan kompetisi, seringkali kan tidak match antara keputusan PSSI dengan pihak pemerintah. Misalnya dalam hal ini dengan pihak kepolisian dan seterusnya, belum lagi soal sarana dan prasarana," jelas wakil sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Huda menegaskan harus ada kompensasi jika memang Erick merangkap jabatan di pemerintahan dan di PSSI. Dia menjelaskan, kompensasi itu adalah percepatan transformasi PSSI dan dunia sepak bola Indonesia.
"Kompensasinya apa? Percepatan transformasi apa yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah dengan keberadaan Erick sebagai wakil pemerintah, kasih kan dong kompensasinya gitu. Perbaikan infrastruktur, penyelenggaraan kompetisi yang lebih mudah gitu," jelasnya.
