Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sempat menandatangani perjanjian utang-piutang sebelum pagelaran Pilkada DKI Jakarta 2017.
Liaison officer alias naradamping Anies, Sudirman Said, mengungkapkan perjanjian itu saat ditanyai awak media terkait pernyataan Sandi soal perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi merupakan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut bertanding. Mereka akhirnya menang setelah mengalahkan pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua.
Menurut Sudirman Said, Anies dan Sandi sempat menandatangani perjanjian untuk membagi beban biaya Pilkada DKI Jakarta itu.
“Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi,” ungkap Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin (30/1/2023) malam.
Dia mengatakan, saat itu Anies sempat tak mempunyai uang untuk membiayai kampanye. Akhirnya, Anies membuat perjanjian utang-piutang dengan Sandi.
Baca Juga
“Dalam perjanjian itu antara lain ada perjanjian utang-piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya,” jelasnya
Kini, lanjut Sudirman, semua perjanjian utang-piutang itu sudah selesai.
“Sudah selesai dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi lah,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sudirman merasa Sandi keliru soal perjanjian politik antara Anies dan Prabowo. Menurutnya, perjanjian seperti itu tak pernah ada.
Jelang Pilpres 2019, lanjutnya, yang ada hanya perbincangan soal kemungkinan Anies menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo. Meski begitu, Anies menegaskan masih fokus dan ingin menyelesaikan tugasnya jadi gubernur DKI Jakarta.
“Dan itu sudah ditunaikan [jadi gubernur DKI]. Jadi saya tidak tahu perjanjian yang dimaksud Pak Sandi, mudah-mudahan beliau keliru,” ucap Sudirman.
Sebelumnya, Sandi mengungkapkan perihal perjanjian politik antara Anies dan Prabowo saat menjadi bintang tamu podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Unconsored, Sabtu (27/1/2023). Menurut Sandi, perjanjian itu kini ada di tangan elite Gerindra lainnya, Fadli Zon.
"[Perjanjian politik itu] termasuk juga berkaitan dengan, karena itu kan di awal koalisi, dan di awal penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu, saat sendiri tidak pegang copy-nya. Kalau tidak salah ada di brankasnya Pak Fadli apa Pak Prabowo ya," sebut Sandiaga.
