Bisnis.com, JAKARTA – Survei terbaru dari Voxpol Center Research & Consulting menunjukkan mayoritas publik tidak setuju jika presiden harus dari suku Jawa.
Survei Voxpol diselenggarakan pada 7 November 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,81 persen.
Hasilnya, ketika ditanyakan apakah setuju/tidak jika presiden harus bersuku Jawa, sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak setuju. Sebaliknya, masih 38,3 persen yang setuju dengan pendapat itu. Sisanya atau 8,2 persen tak tahu atau tak menjawab.
Menanggapi temuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengaku bersyukur. Meski begitu, Syaiful berpendapat pertanyaan seperti itu sangat menjebak.
Dia menyarankan sebaik pertanyaan serupa tak ditanyakan lagi. Menurutnya, tak ada yang salah dengan politik kesukuan. Jika pun ingin mengetahui persepsi masyarakat maka hasilnya tak perlu dipublikasi, cukup jadi bahan internal lembaga.
"Menurut saya [pertanyaan setuju/tidak presiden harus dari suku Jawa] tidak produktif bagi masa depan demokrasi kita,” jelas Syaiful acara rilis survei Voxpol di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Baca Juga
Pendapat berbeda disampaikan oleh politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Dia menilai temuan survei itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita semakin maju.
Sekarang, menurutnya, masyarakat tak lagi sekadar memilih calon pemimpin berdasarkan identitas melainkan aspek kinerja dan gagasannya.
“Masyarakat betul-betul melihat sekarang bahwa bukan apakah orang itu mau dia dari etnis A, B, dan C, tapi dia punya tawaran program yang jelas enggak, dia punya track record yang positif enggak. Gue pikir sekarang sudah mengarah ke sana,” jelas ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat pada kesempatan yang sama.
