Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PAN Senang Jika PKS Gabung Koalisi Jokowi

PAN ikut senang jika PKS memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (keempat kiri) bersama Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh (keempat kanan), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kelima kiri), Plt Ketua Umum PPP Mardiono (ketiga kanan), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kiri) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memnghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022)./Antara
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (keempat kiri) bersama Ketua Umum Parta Nasdem Surya Paloh (keempat kanan), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kelima kiri), Plt Ketua Umum PPP Mardiono (ketiga kanan), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kiri) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memnghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengaku senang jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski begitu, Yoga menggarisbawahi bahwa keputusan tersebut tergantung keputusan Jokowi dan sikap PKS.

“PAN senang jika PKS bergabung di partai koalisi pemerintah, tetapi hal itu tergantung kepada kebijakan Presiden Jokowi dan sikap politik dari PKS,” jelas Yoga lewat pesan singkat, Senin (31/10/2022).

Dia menekankan, pembagian kursi menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Partai politik, menurutnya, tak bisa mencampuri keputusan Jokowi soal jatah menteri.

“Kursi kabinet itu kewenangan presiden. Partai koalisi tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan prerogatif presiden,” ujar Yoga.

Oleh sebab itu, Yoga mengatakan PAN akan mendukung apapun keputusan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Di sisi lain, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid sudah menjawab terkait isu penawaran menteri. Kholid menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir.

Kholid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan.

“Hasil Keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).

Dia pun menegaskan bahwa isu PKS ditawari jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju tak benar adanya.

“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujar Kholid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper