Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hasto sebelumnya menyebut Pemilu 2009 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak kecurangan.
Herzaky mengaku bingung dengan pernyataan tersebut karena dia tak mengingat ada kasus penangkapan petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2009.
Di sisi lain, di era pemerintah Jokowi, tepatnya pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari kader PDIP Harun Masiku.
“Kami bingung ini. Bingungnya apa? Setahu kami, sejak pemilihan langsung di era reformasi, komisioner KPU yang pernah ditangkap karena ada upaya memanipulasi hasil Pemilu, yang kami ingat, kami tahu namanya Wahyu Setiawan, komisioner KPU 2019,” ujar Herzaky dalam acara Jangan Main Kayu dalam Demokrasi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (18/9/2022).
Dia mengingatkan, Harun Masiku, sosok yang menyuap Wahyu, sampai sekarang masih buron. Oleh sebab itu, Herzaky tak habis pikir Hasto menyebut Pemilu era SBY banyak kecurangan sementara hingga saat ini kader partainya masih berurusan dengan kasus manipulasi kasus Pileg 2019.
“Sudah 1.000 hari lebih Harun Masiku ini entah di mana, kita bingung,” jelasnya.
Herzaky mencontohkan, kader Demokrat juga pernah menjadi buronon KPK seperti Harun Masuki. Meski begitu, sosok tersebut berhasil ditangkap dalam puluhan hari, tak seperti Harun Masiku.
“Padahal dia levelnya tinggi di partai. Tetapi kenapa [bisa tertangka[p cepat]? Itu komitmen Demokrat terhadap demokrasi, tetapi tidak ada hubungannya waktu itu dengan Pemilu,” klaimnya.
Pernyataan PDIP
Sebelumnya, Hasto mengatakan selama pemerintahan SBY, terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Dia mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).
Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.
“Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Dia juga menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.
