Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politisi PKS Setuju Usul Megawati Soal Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Berubah

Mardani Ali Sera mengatakan usulan Megawati soal nomor urut parpol merupakan ide yang bagus, namun dengan beberapa cacatan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Koordinasi Kehumasan Mardani Ali Sera mengatakan usulan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait nomor urut partai politik (parpol) merupakan ide yang bagus.

Sebelumnya, Megawati mengatakan sudah mengusulkan kepada KPU agar nomor urut parpol peserta Pemilu tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya. Dia menjelaskan, alat kampanye parpol harus diubah setiap kali Pemilu karena nomor urut mereka juga selalu berubah.

Hal tersebut, menurutnya, sangat membebani keuangan partai. Megawati mengatakan jika nomor urut parpol tak diubah, partai bisa menggunakan alat kampanye yang sama untuk Pemilu berikutnya.

“Kalau buat saya ide yang bagus,” ujar Mardani saat ditemui setelah diskusi Ngopi dari Seberang Istana: 2024 Panggung Sandiwara atau Perubahan? di Amaris Hotel Juanda, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Dia menerangkan, ide tersebut tak bertentangan dengan konstitusi. Meski begitu, Mardani memberi catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum menerima usulan Megawati.

Menurutnya, KPU harus memperhatikan partai yang belum pernah ikut Pemilu. Dia memprediksi, kemungkinan besar partai-partai baru akan banyak mengeluh karena merasa tak diperlakukan secara sama.

“Kan gini, equal treatment-nya kan perlu, oke sembilan partai ini lolos, misalkan, nomornya tetap, tapi partai-partai baru [nomornya]-nya kan berubah. Nanti partai baru bilang, enggak adil dong, kami baru dikenal, mereka sudah,” jelas Mardani.

Anggota Komisi II DPR tersebut menambahkan, dia akan menyerahkan keputusan kepada KPU. Meski begitu, dia menekankan, KPU juga harus menerima masukan dari para partai baru untuk menjunjung nilai perlakuan yang sama.

“Karena kita sekarang equal treatment, semua partai yang lolos diberlakukan sama, kalau ada yang komplain, ya KPU pasti harus mendengarkan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper