Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Pertimbangan DPD Partai Demokrat Jabar Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan koalisi antara partainya, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum dideklarasi karena ada satu partai yang tergabung dengan pemerintahan.
"Sebagai mana kita ketahui, kawan-kawan pasti juga tahu, [Demokrat] NasDem, PKS sudah komunikasi, tapi NasDem kan masih berada di pemerintahan," ungkap Dede saat ditemui awak media dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/2022).
Dia mengatakan, karena Demokrat dan PKS merupakan partai yang berada di luar pemerintah, mereka harus menghargai NasDem. Menurutnya, setelah koalisi antara Demokrat, NasDem, dan PKS dideklarasikan, koalisi pemerintahan akan terganggu.
"Kami yang kebetulan diluar pemerintahan, jauh lebih bijak untuk menghargai kawan-kawan. Kan sudah pasti terbelah pemerintahan," jelasnya.
Apalagi, prediksi Dede, dua partai terbesar, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, akan berjalan sendiri-sendiri untuk Pilpres 2024. Oleh sebab itu, koalisi pemerintahan pasti akan terpecah.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menambah, partainya terbuka menjalin kerja sama dengan parpol manapun. Meski begitu, dalam rapimnas, secara spesifik Herzaky menyebutkan partainya akan membahas kemungkinan koalisi dengan NasDem dan PKS.
Baca Juga
"Dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan NasDem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut," ungkapnya.
Sebagai informasi, Demokrat menggelar rapimnas selama dua hari di Jakarta Convention Center (JCC) yang dimulai pada hari ini, Kamis (15/9/2022).
