Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga turut mengomentari soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Cara Presiden Joko Widodo [Jokowi] menaikkan harga BBM dengan tiba-tiba memang patut disesalkan. Apalagi keputusan menaikkan harga BBM belum dibicarakan dengan DPR RI," kata Jamiluddin dalam keterangannya, dikutip Senin (5/9/2022).
Padahal seharusnya menurut Jamiluddin pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat luas seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan legislatif.
"Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani berulangkali mengatakan di media massa bahwa usulan kenaikan BBM dari pemerintah belum masuk ke DPR RI," katanya.
Jamiluddin menilai bahwa Pemerintah Pusat memutuskan secara sepihak kenaikan harga BBM tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa DPR secara kelembagaan dapat melayangkan protes kepada Pemerintah karena tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut.
Baca Juga
"Bahkan selayaknya DPR RI meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Namun hal itu tidak dilakukan DPR RI. Beberapa fraksi justru terkesan memahami kebijakan yang diambil pemerintah," katanya.
Menurut Jamiluddin hal tersebut terjadi lantaran DPR dikuasai oleh partai yang mendukung Pemerintah. Di sisi lain, Partai Demokrat dan PKS yang menentang kenaikan harga BBM terkesan tidak dianggap oleh partai pendukung pemerintah.
"Jadi, dengan lemahnya DPR RI, maka Jokowi merasa tidak masalah kapan saja menaikkan harga BBM. Baginya, kalau harga BBM memang harus naik ya dinaikkan saja. Toh ia yakin DPR RI akan memakluminya," pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah berkomunikasi dengan DPR terkait kenaikan harga BBM.
"Jadi tidak benar kalau belum ada komunikasi dari Pemerintah, Kementerian ESDM dan Pertamina sebagai Mitra komisi VII dalam rangka penyesuaian harga BBM kita sudah berkomunikasi," katanya dihubungi Bisnis, Senin (5/9/2022).
Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan bahwa memang belum ada kejelasan terkait berapa potensi kenaikannya.
"Tetapi pada akhirnya keputusan terakhir ada di keputusan Pemerintah dan harga penyesuaian BBM masih dalam tentang simulasi yang disampaikan oleh pihak Pertamina kepada kita," katanya.
