Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong masyarakat untuk mengikuti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Dia menjelaskan program yang digulirkan Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) ini diklaim dapat mengatasi masalah stunting di Indonesia.
"Kalau ini setiap orang bisa menangani satu anak yang punya potensi stunting, yang itu tiap bulan anggaran Rp 450.000 saja selama 6 bulan, kalau itu ada 5 juta saja yang ikut berkontribusi, selesai itu stunting kita," katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/8/2022).
Menurutnya, provinsi dengan prevalensi stunting tinggi ini mesti disorot karena persentase jumlah penduduk yang terkena stunting cukup tinggi dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan.
"Justru wilayah-wilayah yang persentase tinggi dengan penduduk tidak banyak ini daya ungkitnya perlu lebih besar. Jadi istilahnya capital output ratio untuk menyelesaikan stunting perlu biaya yang sangat besar," katanya.
Adapun penetapan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting ini didasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021.
Terdapat 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.
Sementara itu, terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat 971.792, Jawa Tengah 651.708, Jawa Timur 508.618, Sumatera Utara 347.437, dan Banten 268.158.
