Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menjemput paksa Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.
Lembaga antirasuah tak menemukan keberadaan Maming saat melakukan penggeledahan di apartemen milik Bendahara Umum PBNU itu.
"Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta hari ini, [25/7] info yang kami terima, tim KPK belum menemukan tersangka di tempat dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Ali menegaskan KPK dapat secara bertahap menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) bagi tersangka yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan.
"Perlu juga kami sampaikan, tersangka yang tidak koperatif sesuai hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak," kata Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK mempersilakan tersangka untuk menyampaikan hak hukumnya di depan Tim Penyidik sehingga penanganan perkara ini dapat bisa segera diselesaikan.
Dia juga mengingatkan para pihak yang mencoba menyembunyikan keberadaan Maming dapat dijerat pidana.
"Kami juga mengingatkan siapapun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak pidana Korupsi," kata Ali.
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di apartemen Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming di Jakarta. Penggeledahan itu dalam rangka upaya menjemput paksa Mardani Maming.
Maming merupakan tersangka perkara suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Benar, hari ini (25/7) tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi ijin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Ali mengatakan KPK sebelumnya sudah memanggil Maming untuk kedua kalinya pada Kamis (21/7/2022). Namun, Maming tidak memenuhi panggilan tersebut.
"Sebelumnya kami telah berkirim surat panggilan kedua kepada tersangka untuk hadir tanggal 21 Juli 2022 yang lalu, namun tersangka tidak hadir dan kami menilai tersangka tidak kooperatif," kata Ali.
Adapun, KPK membuka penyidikan kasus suap dan gratifikasi IUP Tanah Bumbu. KPK juga disebut-sebut telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dalam perkara ini.
Maming pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebegai tersangka dalam perkara ini. Maming juga sudah pernah dipanggil namun tak hadir dengan alasan masih proses praperadilan
