Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan sepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan menolak gugatan yang diajukan.
"Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka, tidak ada yang tertutup. Itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi," kata Denny dalam diskusi virtual bertajuk “ Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas”, Kamis (14/7/2022).
Denny mempertanyakan banyaknya persidangan di MK yang tidak dilakukan pembuktian, meskipun dalam peraturan dimungkinkan.
Namun, apabila Hakim Konstitusi berpandangan telah mengetahui perkaranya dan tidak perlu ada pembuktian lagi untuk memutus suatu perkara, maka asumsi tersebut sangat berbahaya, katanya.
"Terus ngapain ada MK, belum diperiksa sudah tahu sendiri hakimnya. Harusnya secara prosedural kita bisa debat panjang. Apakah sikap Hakim Konstitusi itu negarawan, saya kira tidak," tandas Denny Indrayana yang menjadi kuasa hukum Dewan Perwakilan Daerah tersebut.
Jika hal itu terjadi kasus pidana atau perdata, lanjut Denny, sikap Hakim Konstitusi yang tidak menginginkan adanya pembuktian dalam suatu perkara, sangat berbahaya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menegaskan bahwa keberadaan MK saat ini menjadi korban dari permainan politik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak independen.
“Hal ini setidaknya bisa dilihat dari putusan penolakan Hakim Konstitusi terhadap 30 kali gugatan uji materi (judicial review) terkait Undang-undang Pemilu yang diajukan ke MK,” ujarnya kepada wartawan.
"Saya tidak terlalu tertarik untuk menuntut Mahkamah Konstitusi terlalu banyak, sebab MK itu juga korban dari permainan politik sekarang," kata Fahri.
Menurut Fahri, kamar yudikatif itu seperti MK harusnya independen, bukan justru terperangkap dalam permainan politik politisi.
Saat ini, lanjutnya, aktor-aktor politik yang ingin berkuasa terus telah menyandera MK. Karena itu, kata Fahri, publik tidak bisa berharap banyak pada MK untuk memiliki kesadaran internal untuk memperbaiki dirinya, karena telah disandera politisi.
