Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai tidak akan mampu membawa minyak goreng curah ke level Rp11.500 sebagaimana harga eceran tertinggi di awal Februari 2022 lalu.
Sedangkan kini, harga eceran tertinggi (HET) migor adalah Rp14.000 per liter dan Rp15.000 per kilogram.
Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan ada dua alasan LBP diprediksi tidak akan mampu menurunkan harga minyak goreng. Pertama, LBP tidak independen dari para pengusaha minyak nabati tersebut.
“Beberapa tersangka kejagung seperti Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS diakui memiliki kedekatan khusus dengan LBP. Seluruh ketiga tersangka disebutkan di sosmed memiliki hubungan khusus dengan LBP khususnya saudara MPT, Komisaris Wilmar yang kabarnya memiliki kursi khusus di kantor kemenko Marves,” ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/5/2022).
Alasan kedua adalah rantai distribusi minyak goreng terlalu kompleks untuk disimplifikasi. Achmad menyebut para distributor minyak goreng senang menjual minyak coreng dengan harga tinggi sehingga para distributor enggan menjualnya ke pasar curah dan lebih memilih ke pasar kemasan dan premium.
Dia menilai, pengusaha sawit menginginkan harga berada di level sekarang yakni minyak goreng curah sekitar Rp16.900 dan kemasan sekitar Rp24-25 ribu per liter.
“Oleh karena itu, pendekatan pasar tidak akan berhasil karena terdapat market failure sehingga pemerintah harus melakukan intervention (campur tangan) terhadap market failure tersebut,” ucapnya.
Ada tiga langkah yang perlu dilakukan LBP bila ingin berhasil. Menurut Achmad, LBP dan pemerintah akan berhasil kembalikan migor ke level 11.500 manakala menugaskan BUMN untuk menjadi produsen minyak goreng sehingga akan membawa harga minyak goreng ke level yang diinginkan oleh pemerintah tersebut.
“Selama produsen minyak goreng terbesar dimiliki oleh swasta, selama itu pula minyak goreng tidak akan berhasil ke level 11.500 sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah.”
Langkah kedua berikutnya, lanjut dia, adalah memberikan tugas Badan Pangan Nasional untuk memasukan komoditas minyak goreng sebagai komoditas pantauannya sehingga BPN memiliki minyak goreng sebagai storage (cadangan) yang akan dikeluarkan manakala harganya sudah melampaui harga yang ditetapkan.
“Langkah ketiga adalah secara berlahan memberlakukan satu harga dasar untuk migor sehingga harga dipasaran dibedakan dari cangkangnya saja (kemasannya premiun atau kemasan curah) bukan dari isi migornya,” ujarnya.
Menurut Achmad, jenis migor baik curah maupun kemasan harus sama yaitu minyak goreng dengan kualitas standar yang memiliki harga yang sama. Saat ini sangat beda dimana minyak goreng curah kualitas isi migornya adalah tipe grade bawah dibandingkan migor kemasan di supermarket.
“Patut dingat bahwa ketiga langkah tersebut akan berhasil manakala pemerintah menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan oligarki. Berani menempatkan harga terbaik untuk kebaikan publik bukan sekedar keuntungan pebisnis produsen minyak goreng,” tuturnya.
Sementara itu, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi membantah jika Luhut memiliki kedekatan khusus dengan para pengusaha migor. Khususnya Komisaris Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar yang mempunyai kursi khusus di Kemenko Marves.
“Enggalah. Kursi apaan, hehe? Kalau soal pertemanan, Pak Luhut dikenal terbuka dengan siapa saja. Bahkan banyak oposisi-oposisi yang kita kenal vokal kadang ke Pak Luhut suka datang dan minta bantuan ini dan itu. Sepanjang pengetahuan saya Pak Luhut juga selalu ringan tangan membantu mereka. Jadi ga usah lah terlalu dikait-kaitkan,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/5/2022).
Jodi mengatakan, dengan Luhut terlibat awasi migor, diharapkan harganya cepat turun.
“Kita bersama-sama aja berharap agar harga-harga migor bisa turun, dan trennya di beberapa tempat kami pantau sudah menurun.”
