Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal TNI/Polri Bisa Jadi Penjabat Kepala Daerah, Begini Penjelasan Mahfud

Anggota TNI dan Polri diizinkan menjadi penjabat (Pj.) Kepala Daerah dengan sejumlah ketentuan. Apa saja?
Lukman Nur Hakim
Lukman Nur Hakim - Bisnis.com 25 Mei 2022  |  14:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada Selasa (12/4/2022). - Youtube
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada Selasa (12/4/2022). - Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan ketentuan anggota TNI dan Polri untuk bisa menjadi penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

Dalam akun youtube Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), putusan Makhamah Konstitusi (MK), TNI dan Polri dapat menjabat menjadi Pj. Kepala Daerah.

“Soal penempatan TNI dan Polri sebagai Penjabat Kepala Daerah itu oleh UU, PP, maupun vonis MK dibenarkan,” ujar Mahfud dalam Youtube Menkopolhukam, Rabu (25/5/22).

Pertama, kata Mahfud, dalam UU No.34/2004 tentang TNI mengatakan, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi induk, kecuali di 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya di Kemenkopolhukam, BIN, BNN, dan BNPT.

Kemudian, hal ini diperkuat dengan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana dalam pasal 20 disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil asalkan diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya.

"Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dimana disitu disebutkan, TNI/Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberikan jabatan struktural yang setara," kata Mahfud. 

Mahfud menggarisbawahi kesalahpahaman terkait putusan MK No.15/2022 yakni anggota TNI/Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil. 

"Tetapi disitu disebutkan, terkecuali di dalam 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK, sepanjang anggota TNI/Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi penjabat kepala daerah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polisi mahfud md tni ASN
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top