Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menerima kedatangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, di Jakarta, pada Senin (23/5/2022).
Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk melaporkan persiapan rapat Pleno dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang direncanakan akan diselenggarakan pada Senin, 30 Mei 2022.
“Pertemuan ini merupakan pertemuan enam bulanan dari KNEKS. Dalam pertemuan tersebut kami akan mengangkat tema bagaimana bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia,” tuturnya, dikutip melalui keterangan resmi, Senin (23/5/2022).
Menkeu melanjutkan, agenda KNEKS yang akan berjalan pada pekan depan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada November tahun lalu, di mana KNEKS bertemu dan Wapres meminta seluruh anggota kementerian/lembaga untuk hadir.
Sebelumnya, KNEKS menggelar Rapat Pleno Pertama dan melakukan kegiatan penekenan kerja sama dan Penandatanganan MoU di Kawasan Kantor Wakil Presiden, pada Selasa (30/11/2021).
“Bahkan kami sekarang akan mengundang Pemerintah Daerah untuk bisa bersinergi dan lebih harmonis dalam menjalankan program-program kerja untuk keuangan dan ekonomi syariah,” ujar Menkeu.
Baca Juga
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dalam pertemuannya dengan Wapres dihasilkan sejumlah keputusan, yaitu rundown dan format acara, di mana tiga menteri koordinator dan menteri lain terkait ekonomi syariah akan menyampaikan laporan awal dan substansinya.
Kemudian, melalui substansinya, para menteri akan menyampaikan tiga program prioritas yang akan diperbarui melalui rapat minggu depan.
"Pertama, mengenai pengembangan industri produk halal terutama sesudah dibukanya komplek industri halal bagaimana supaya bisa dikembangkan lebih jauh," kata Menkeu.
Kedua, mengenai sertifikasi halal yaitu bagaimana mendukung usaha kecil menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka.
Ketiga, mengenai peranan BRIN di dalam memberikan laboratorium untuk pengujian sertifikasi halal, termasuk dalam memproduksi barang-barang yang sangat strategis dan dibutuhkan Indonesia.
"Untuk industri syariah juga akan dilakukan pembaruan mengenai pengembangan industri keuangan syariah diantaranya menyangkut wakaf dan diperbarui mengenai jumlah maupun sisi modalitas. Juga dilakukan pembahasan mengenai Kerjasama Publik dan Badan Usaha (KPBU) terutama untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) di Provinsi Aceh," ungkap Menkeu.
