Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kronologi Kasus Mafia Impor Baja Pejabat Kementerian Perdagangan

Kinerja Kementerian Perdagangan menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus mafia impor besi dan baja. Kasus ini terjadi hanya beberapa saat usai pengungkapan kasus mafia minyak goreng.
Pejabat Kementerian Perdagangan Tahan Banurea ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja, Kamis (20/5/2022)./JIBI-Sholahuddin Al Ayyubi
Pejabat Kementerian Perdagangan Tahan Banurea ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja, Kamis (20/5/2022)./JIBI-Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA--Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan periode 2018-2020 Tahan Banurea sebagai tersangka.

Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja paduan serta produk turunannya periode 2016-2021.

Tahan Banurea adalah tersangka pertama dalam kasus korupsi impor besi dan baja di Kejagung. Dia juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut sebanyak empat kali di Kejagung.Pada Senin 11 April 2022, Rabu 27 April 2022, Kamis 12 Mei 2022 dan Kamis 19 Mei 2022.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari penyelidikian perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017. 

Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas. 

Kasus ini bermula dari temuan Kejaksaan Agung terkait adanya enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera, PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Adhitama, dan PT Prasasti Metal Utama.

Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

Dalam perkara tersebut, tim penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan dan menyita puluhan dokumen serta perangkat elektronik di Kantor Kementerian Perdagangan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper