Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Demonstrasi Mahasiswa Besok, Sekjen PDIP Buka Suara

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sejak awal sudah bersikap taat konstitusi terkait isu penundaan pemilu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara tanam pohon dan tebar benih ikan di Waduk Rawa Lindung, Pesanggrahan, Jakarta, Minggu (21/3/2021)./Antararn
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara tanam pohon dan tebar benih ikan di Waduk Rawa Lindung, Pesanggrahan, Jakarta, Minggu (21/3/2021)./Antararn

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi pada Senin (11/4/2022), agar tidak salah alamat dalam melayangkan tuntutan

Hasto Kristiyanto bahwa demonstrasi adalah hak seluruh warga Indonesia.

“Saya dulu juga ikut demo untuk menjelang Pak Harto lengser. Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk menyampaikan pendapat. Itu kan diatur konstitusi,” katanya di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Hasto menjelaskan bahwa apabila demonstrasi ditujukan terkait dengan isu penundaan pemilu, dia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sejak awal sudah bersikap taat konstitusi.

“Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu. Jangan sampai salah alamat seperti lagu dari Ayu TingTing. Jangan salah alamat,” jelasnya.

Seperti diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana melakukan demonstrasi besok, Senin (11/4/2022). Berdasarkan undangan aksi Aliansi BEM SI yang diterima Bisnis, agenda dimulai pada pukul 10.00 di DPR, Jakarta.

Ada empat tuntutan yang diperjuangkan dalam aksi demonstrasi tersebut.

Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper