Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali membuka Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur untuk keberangkatan dan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) nonpekerja migran Indonesia (non-PMI), termasuk bagi jemaah umrah.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa segala persiapan untuk menunjang kebijakan ini, seperti tempat karantina dan isolasi hingga kesiapan petugas di lapangan sudah dikoordinasikan dengan sangat baik.
"Beroperasinya Bandara Juanda untuk PPLN non-PMI akan berdampak positif bagi ekonomi Jawa Timur,” kata Luhut dalam konferensi pers, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/3/2022).
Luhut menambahkan, bagi wisatawan yang masuk ke Indonesia, pemerintah akan menerapkan penggunaan visa on arrival atau sesuai kedatangan. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku untuk negara-negara terbatas dan hanya berlaku di Bali.
“Pemerintah akan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival dengan target negara-negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20. Selain itu, pemerintah juga menerapkan visa on arrival di beberapa bandar udara lainnya, seperti Jakarta dan Surabaya,” ujarnya.
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, penerapan visa on arrival yang dilakukan di Bali mampu mendorong peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) di daerah tersebut.
Pasalnya, sejak dibukanya visa on arrival pada 7 Maret 2022, total kedatangan PPLN dengan visa on arrival sebanyak 449 pax dengan total PNBP sebesar Rp224 juta.
Selain itu, hasil evaluasi penerapan PPKM pada pekan lalu menunjukkan adanya kenaikan jumlah wisman di Bali pasca diberlakukannya kebijakan tanpa karantina bagi PPLN.
“Kabar baik datang dari evaluasi pelaksanaan tanpa karantina di Bali. Dalam penerapannya dalam satu minggu terakhir jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali meningkat sangat pesat namun dengan tingkat positivity rate PPLN yang rendah yakni di bawah satu persen saja,” kata Menko Marves.
Pemerintah, imbuh Luhut, akan terus memantau perkembangan dampak dari kebijakan tersebut hingga pekan depan sebelum diterapkan di seluruh Indonesia.
