Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Bidang Dukungan Darurat Satgas Covid-19, Alexander K. Ginting mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan enam strategi dalam menghadapi gelombang ketiga kasus Covid-19 varian Omicron.
Pertama, memastikan pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian di lapangan secara ketat.
Alexander mengatakan, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menyikapi penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan kebebasan dan berlebihan.
"Serta, kamu juga melakukan pengendalian di daerah hotspot penyumbang kasus tertinggi dan pengendalian mobilitas agar kasus tidak meluas," katanya dalam acara webinar yang digelar Katadata dengan tema 'Strategi Hadapi Gelombang Ketiga Pandemi', Jumat (18/2/2022)
Kedua, pemerintah akan terus melakukan akselerasi vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi anak agar imunitas anak dapat terbentuk ketika periode pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dilaksanakan.
Baca Juga
Data terbaru menunjukkan bahwa capaian vaksin usia 6-11 dosis pertama sebesar 17,6 juta atau 66,72 persen dan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 7,7 juta atau 29,28 persen dari total target 26,4 juta anak.
Keempat, pemerintah akan menertibkan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan aturan protokol kesehatan yang ketat setta pengaturan masa karantina.
Sementara, pihaknya akan menertibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 7 Tahun 2022.
"Pemerintah juga akan melakukan travel bubble melalui SE Satgas Nomor 5 dan 6 tahun 2022 tentang Pertemuan G20," kata Alexander.
Kelima, pemerintah pusat akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas testing dan telusur, serta mengawasi kegiatan.
Selain itu, dilakukan juga upaya edulasi terhadap warga tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan memperkuat kapasitas PPKM skala mikro di desa dan kelurahan.
Keenam, melakukan kampanye protokol kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, termasuk operasi masker.
