Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada kemarin menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di Myanmar, menandai satu tahun sejak militer merebut kekuasaan dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Aksi bersama oleh tiga negara, yang semuanya telah menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota pemerintah militer lainnya, menargetkan pejabat pengadilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang digulingkan.
Washington juga menjatuhkan sanksi pada direktorat yang bertanggung jawab untuk membeli senjata untuk junta dari luar negeri. Direktorat itu diduga sebagai pedagang senjata dan sebuah perusahaan yang dikatakan memberikan dukungan keuangan kepada junta militer.
Militer menahan Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak kudeta 1 Februari 2021. Mereka menuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan NLD dengan telak. Pemantau mengatakan pemungutan suara tersebut mencerminkan keinginan rakyat negara itu.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan "lebih meningkatkan akuntabilitas akibat kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim".
Dia menyatakan hampir 1.500 orang tewas dan 10.000 ditahan oleh militer yang berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebagaimana dikutip Channel News Asia, Selasa (1/2).
Departemen Keuangan menyatakan bahwa pihaknya menambahkan total tujuh individu dan dua entitas ke daftar sanksi pada hari Senin. Mereka termasuk Jaksa Agung junta, Thida Oo yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi diadili dalam lebih dari selusin kasus dan sejauh ini telah dijatuhi hukuman gabungan enam tahun penjara. Akan tetapi dia menyangkal semua tuduhan.
Departemen Keuangan juga mendaftarkan ketua Mahkamah Agung Myanmar dan ketua Komisi Anti-Korupsi, yang dikatakan juga terlibat dalam penuntutan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD.
Tindakan tersebut termasuk membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Kanada mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya. Sedangkan Inggris mendaftarkan Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang ditunjuk junta ke dalam daftarnya, menurut sebuah pernyataan dari Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing.
