Bisnis.com, JAKARTA – Eks Kepala Badan Pembangunan Nasional Andrinov Chaniago tidak terima rencana pemerintah memindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur disebut kepentingan oligarki. Ide tersebut dia yakini sudah berdasarkan kajian yang matang.
“Ketimpangan sumber daya manusia antarwilayah itu nyata antara Jawa dan luar Jawa bagian timur. Lihat saja perguruan tinggi yang berakreditasi A 85 persen di Jawa plus Sumatra. Kalimantan kadang ada 1 yang akreditasi A tapi kadang tidak. Yang swasta seluruh kawasan timur tidak ada yang dapat akreditasi A,” katanya pada diskusi virtual, Jumat (28/1/2022).
Andrinov menjelaskan bahwa apabila sumber daya manusia terdidik tidak bisa dihasilkan di daerah dan talenta muda pergi dari situ, maka akan menjadi lahan empuk bagi oligarki. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak berpikir kritis, bukan parsial.
Apabila persoalan oligarki dianggap nyata, dia mengaku hal tersebut juga harus diatasi. Tapi dia merasa aneh jika oligarki dikaitkan dengan perpindahan ibu kota.
“Perencanaan ibu kota yang direncakan dengan serius, kajian bertahap sejak 2015 secara berkelanjutan sampai 2019 tiba-tiba dituduh proyek, pesanan, dan menguntungkan oligarki. Saya sebagai akademisi tersinggung dengan tuduhan itu,” jelasnya.
Menurutnya, oligarki sudah jauh ada sebelum pemerintah berencana memindahkan ibu kota. Mau di wilayah mana pun dipindah, Andrinov memastikan bakal ada oligarki.
Mengutip teori The Power of Capital, Andrinov menuturkan bahwa setiap ada peluang pasti yang ada di depan adalah pemilik modal.
Oleh karena itu, apabila ada sejumlah pihak yang menilai oligarki adalah masalah, harus diatasi dengan terukur dan tepat.
“Saya katakan persoalan oligarki di mana kita bangun [ibu kota], pasti sudah ada oligarki. Jadi kalau dituduh ini proyek oligarki, misleading namanya,” ungkapnya.
