Bisnis.com, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri pada rapat kerja dengan DPR memaparkan lembaganya mengalami sumbatan atau bottle neck terkait penyelesaian perkara pasca penyidikan.
“Berkas perkara selesai tapi jaksa penuntut umum (JPU) berkurang. Maka perlu kami tambah JPU,” katanya, Rabu (26/1/2022).
Firli menjelaskan bahwa lembaga antitrasuah butuh tambahan JPU. Dia pun telah meminta kepada Kejaksaan Agung terkait ini.
KPK lalu diberikan 70 nama. Setelah menjalani proses seleksi, terpilih 61 jaksa yang akan pindah tugas ke KPK.
“Kami sampaikan beberapa waktu lalu kami dapat tambahan dari Kejaksaan Agung 61 JPU yang akan bergabung di KPK karena memenuhi syarat. Dan dalam waktu dekat kita akan lakukan pelantikan,” jelasnya.
Firli menuturkan bahwa saat ini total pegawai KPK ada 1.552 orang. Ini terdiri atas 5 dewan pengawas, 5 pimpinan, 1.286 PNS dari alih status, 34 dari kementerian/lembaga, dan 222 yang ditugaskan KPK.
Baca Juga
Sebelumnya, Firli di depan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia mengatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki keterbatasan karena sumber daya manusia yang kurang dari 2.000 orang.
“Sesuai UU No. 19/2019, lembaga KPK berkedudukan di ibu kota negara sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi. Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta,” katanya, Kamis (9/12/2021).
Oleh karena itu, Firli menjelaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 disebar di lima provinsi Indonesia. Semuanya adalah Sulawesi Tenggara, Banjarmasin, Pekanbaru, Nusa Tenggara Timur, Jakarta.
Di momen ini, firli menegaskan bahwa KPK tidak pernah memberantas korupsi meski banyak tantangan, termasuk di tengah pandemi Covid-19.
Buktinya, selama KPK berdiri sudah ada 1.291 tersangka yang ditahan. Ini terdiri atas 22 gubernur, 133 bupati dan walikota, 281 anggota legislatif, serta lebih dari 300 swasta atau pelaku usaha.
Firli menuturkan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa arahan dari Kepala Negara yang baik, mumpuni, dan mapan.
Menurutnya, di tangan presiden, yaitu Jokowi KPK bisa bekerja dan berhasil seperti sekarang. Korupsi bisa dilenyapkan, suap dapat dipinggirkan, dan budaya korupsi bisa dientaskan.
“Melalui orkestra yang dipimpin oleh presiden, kami sungguh berharap kekuasaan-kekuasaan legislatif, kekuasaan-kekuasaan yudikatif, dan eksekutif menjauh dari pelaku pelaku korupsi,” jelasnya.
