Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gelar Aksi Damai di 9 Ibu Kota Provinsi, PPI Desak Pemerintah Sediakan Vaksin Halal

PPI menggelar aksi damai "Gerakan Nasional Vaksin Halal" serentak di 9 ibu kota provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa menuntut penggunaan vaksin halal pada vaksinasi lanjutan atau booster.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 21 Januari 2022  |  22:15 WIB
Ilustrasi pria menerima suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga - Freepik
Ilustrasi pria menerima suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga - Freepik

Bisnis.com, JAKARTA – Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) menggelar aksi damai "Gerakan Nasional Vaksin Halal" serentak di 9 ibu kota provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa menuntut penggunaan vaksin halal pada vaksinasi lanjutan atau booster.

Sekretaris Jenderal PPI, Bayu Anggara mengatakan bahwa aksi damai ini diselenggarakan untuk mengajak masyarakat muslim menolak vaksin yang mengandung material haram.

"Sesuai penjelasan Majelis Ulama Indonesia [MUI], bahwa saat ini sudah ada vaksin yang mendapatkan fatwa halal. Tetapi nyatanya Kemenkes dalam Surat Edarannya untuk program vaksinasi booster ini, tidak satupun vaksin yang disediakan telah mendapatkan fatwa halal MUI," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (21/1/2022).

Bayu menambahkan bahwa aksi damai ini bukan bermaksud untuk melawan pemerintah yang sedang menggalakkan program vaksinasi booster. Aksi damai itu untuk mendorong agar program vaksinasi booster ini berjalan dengan lancar dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Dia mengatakan PIP mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Namun, vaksin yang diberikan harus halal karena menyangkut masalah aqidah umat Islam.

“Di mana kami diharuskan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kami ini haruslah sesuatu yang halal," katanya.

Aksi damai yang digelar PIP berlangsung di 9 ibu kota provinsi yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Serang, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.

PPI ingin menyatakan sikap guna meminta Pemerintah memprioritaskan vaksin halal bagi umat Islam karena kondisi hari ini tidak lagi dalam kondisi darurat.

Bayu menambahkan jika aksi damai PPI tidak diindahkan, maka PPI akan menyelenggarakan aksi yang lebih besar, sampai tuntutan kami ini ditindaklanjuti pemerintah.

"Meminta Kementerian Kesehatan untuk mematuhi Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan agama dan UU No 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, dan untuk segera mencabut Surat Edaran Nomor HK.02.02/11/352/2022 Tentang Vaksinasi Lanjutan [booster]," ucapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian kesehatan vaksinasi Vaksin Booster
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top