Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan korupsi pembelian ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia (Persero).
“Kita pembicaraan dengan BPKP. Apakah ini memang tindak pidana korupsi, atau memang adanya kelalaian bisnis, atau mungkin risiko bisnis,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jumat (14/1/2022).
Dia menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat Kejagung akan menyampaikan kasus tersebut kepada publik.
“Dan ini kami sampaikan bukan hanya nanti soal ATR saja, kita siap untuk kita kembangkan [kasus selain Garuda],” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mendatangi Kejagung. Mereka bersama Burhanuddin membicarakan restrukturisasi Garuda Indonesia dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyewaan pesawat ATR 72-600.
Erick mengatakan, bahwa saat ini Garuda Indonesia sedang dalam tahap restrukturisasi. Namun, pada proses pengadaan pesawat terbang terdapat indikasi korupsi.
Baca Juga
“Garuda ini sedang dalam tahap restrukturisasi, tetapi yang kita sudah ketahui juga, secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi, dengan merek yang berbeda-beda. Khususnya hari ini [dengan seri] ATR 72-600,” katanya awal pekan lalu.
Kementerian BUMN, tambah Erick, tengah mentransformasi Garuda agar lebih akuntabel, profesional, dan transparan. Dengan demikian, kedatangan Erick Thohir dalam rangka menyampaikan bukti-bukti potensi korupsi tersebut.
Untuk mendukung laporan tersebut, Kementerian BUMN sudah menyerahkan bukti-bukti audit investigasi, berupa dokumen administrasi yang dikumpulkan tidak hanya dari Kementerian BUMN, tetapi juga hasil audit dari BPKP.
Dia menegaskan, apa yang dilakukan merupakan bagian dari program pembersihan BUMN yang sudah disepakati bersama dengan Kejaksaan Agung sejak awal tahun.
“Selama ini tentu tidak hanya Asabri dan Jiwasraya, tetapi hari ini juga Garuda Indonesia. Dari pihak kejaksaan Agung terus mendampingi kami, karena penting buat kami adalah transformasi dari administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
