Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demi Keselamatan Jemaah, DPR Dukung Penundaan Umrah

Penundaan perjalanan umrah dinilai sebagai langkah yang tepat menyusul merebaknya virus varian omicron saat ini.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 Desember 2021  |  17:33 WIB
Umat Islam dari berbagai penjuru dunia kembali bisa melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah seiring diolonggarkannya protokol Covid-19 oleh Kerajaan Arab Saudi - Instagram @haramain_info
Umat Islam dari berbagai penjuru dunia kembali bisa melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah seiring diolonggarkannya protokol Covid-19 oleh Kerajaan Arab Saudi - Instagram @haramain_info

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah anggota DPR menilai keputusan pemerintah untuk menunda memberangkatan jemaah umrah ke Tanah Suci dapat dipahami dan mereka tidak perlu memaksakan diri mengingat masih tingginya paparan Covid-19.

Ketua Fraksi Partai amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam konteks perlindungan bagi para jamaah langkah pemerintah dinilai tepat. Pasalnya, penyebaran varian Omicron semakin mengkhawatirkan. 

“Banyak negara yang juga melakukan langkah-langkah antisipatif seperti yang dilakukan Indonesia. Lagi pula, dari sisi syari'at disebutkan bahwa yang diperkenankan untuk ibadah haji dan umroh adalah yang mampu ( istitho'ah),” ujarnya, Senin (27/12). 

Saleh menambahkan bahwa mampu di sini tidak hanya memiliki biaya perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga aman di dalam perjalanan. Nah, dengan meluasnya penyebaran varian Omicron ini, perjalanan dinilai tidak aman, katanya 

Karena itu, calon jamaah yang hendak berangkat diharapkan dapat bersabar. Tidak boleh terburu-buru jika membahayakan keselamatan. Semua pihak diharapkan berdoa agar virus Covid-19 benar-benar dapat hilang di semua tempat. 

Pada saat yang sama, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diminta untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh calon jamaah. Termasuk menjelaskan rencana pemberangkatan berikutnya, keamanan uang jamaah yang telah disetor, dan pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana jamaah jika diminta, katanya.

"Jamaah itu perlu kepastian. Kepastian untuk berangkat dan beribadah. Karena itu, perlu disampaikan perkiraan jadwal pemberangkatan berikutnya." 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menegaskan memang pemerintah Arab Saudi telah membuka kesempatan kepada Indonesia untuk mengirimkan jemaah umrah dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Jika ingin memanfaatkan hal itu dan mengirim jemaah, tentu harus tetap mengutamakan prototokol kesehatan yang sangat ketat. 

 

Dia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi ini biayanya tidak sedikit. Sebab jamaah umrah diharuskan untuk melakukan karantina. Ace menambahkan, umrah yang dilakukan oleh asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) semacam uji coba.

 

"Karena itu maka seharunsya mereka asosiasi ini harus menunjukan bahwa mereka ini sebetulnya adalah duta bangsa, yang harus memberikan keteladanan kepada jamaahnya nanti bahwa mereka memang mematuhi protokol kesehatan dan tidak terjangkit varian baru dari Covid-19," pungkas Ace.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr umrah
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top