Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan sistem demokrasi dan ekonomi Indonesia telah berubah akibat amandemen konstitusi empat tahap yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002.
Menurutnya, amandemen itu membuat demokrasi Indonesia berubah dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal dan sistem ekonomi Pancasila berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis.
Hal itu disampaikan LaNyalla ketika mengisi keynote speech pada acara Focus Group Discussion di Universitas Muhammadiyah Jakarta bertema Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia, Selasa (7/12/2021).
“Sejak amandemen konstitusi 1 sampai 4, wajah konstitusi dan produk undang-undang negara Indonesia berubah total. Hal itu menyebabkan tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan,” kata LaNyalla.
Menurutnya, isi amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Sejak amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli bangsa ini, karena suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Bukan lagi ditimbang pikirannya. Kita seolah tidak punya lagi ruang untuk musyawarah. Karena hanya akan berakhir dengan perdebatan dan deadlock serta walkout akibat tirani mayoritas,” tegas LaNyalla.
Baca Juga
Begitu pula haluan ekonomi nasional, lanjutnya, telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi, menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing yang sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.
“Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan, tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Dan impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi,” ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, LaNyalla mengajak publik untuk lebih sadar bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Jangan biarkan negara ini tercabik-cabik hanya karena ambisi kekuasaan untuk menumpuk kekayaan dan menguasai sebesar-besarnya kekayaan alam negeri ini.
Sementara, rakyat yang masih bergelimang dengan kemiskinan hanya dibutuhkan suaranya dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
“Sejatinya, Indonesia kaya raya, selama tidak ada segelintir orang yang secara brutal dan berlebihan serta rakus menumpuk kekayaan dan menguras sumber daya alam Indonesia,” lanjutnya.
Oleh karena itu, menurut LaNyalla, bahwa wacana amandemen konstitusi perubahan ke-5 yang tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa.
