Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Segera Revisi UU Cipta Kerja

DPR akan meminta salinan putusan itu dari MK dan segera melakukan kajian, setelah itu barulah diajukan revisi terhadap UU Ciptaker yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 26 November 2021  |  05:46 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri
Bisnis.com, JAKARTA - DPR berencana melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan meminta salinan putusan itu dari MK dan segera melakukan kajian, setelah itu barulah diajukan revisi terhadap UU Ciptaker yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
"Kami akan pelajari putusan itu sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada," tuturnya di Gedung DPR, Kamis (25/11).
 
Kendati demikian, Dasco mengemukakan bahwa pihaknya tetap akan menghormati putusan MK mengenai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.
 
"Ya kami tetap menghormatilah putusan itu yang sifatnya final dan mengikat," katanya.
 
Sebelumnya, MK telah memerintahkan agar DPR dan Pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Bila UU Cipta Kerja itu tidak diperbaiki, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali.
 
Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja selama dua tahun ke depan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr mahkamah konstitusi Cipta Kerja
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top