Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan capaian yang tinggi.
Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin (22/11/2021).
Menurut Tito, pihaknya akan akan mengawal realisasi belanja APBD pada sisa waktu TA 2021. Dari catatan Kemendagri, ada beberapa provinsi yang persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu di antaranya, Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung dan Maluku Utara.
“Untuk realisasi yang berada di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar. Bagi jajaran Pemprov Sumbar, saya ucapkan terima kasih banyak. Pendapatannya mencapai 88,97 persen. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," kata Mendagri.
Kabupaten yang memiliki persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021 adalah Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.
“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen, ini juga kita lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen, ini luar biasa,” ujar Tito.
Baca Juga
Sementara itu, untuk kota yang realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021 di antaranya Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.
Bagi daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah, Tito meminta agar mempercepat belanjanya. Ia berharap ada kontrak-kontrak proyek yang memang harus dibayarkan pada akhir tahun.
Data yang dimiliki Kemendagri, beberapa provinsi dengan realisasi belanja tertinggi cukup banyak, yakni Gorontalo, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Barat.
Adapun, untuk provinsi dengan realisasi belanja terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.
Selanjutnya, untuk kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Sukabumi, Lanny Jaya, Pati, Aceh Tengah, Pulau Morotai, Purworejo, Tojo Una-Una, Way Kanan, Alor, Grobogan, dan beberapa kabupaten lainnya. Ada beberapa juga kota dengan realisasi belanja terendah, yakni Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, lanjut Tito.
Tito mewanti-wanti Pemda untuk mempercepat realisasi belanja APBD. Pasalnya, kata Tito, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat sehingga daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga diharapkan juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD, sambung Tito, juga dapat menstimulasi pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
"Bukan hanya itu, percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021. Guna mencapai target itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD," ujar mantan Kapolri ini.
