Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar ekonomi nasional dapat terus bergerak.
"Pertama, saya minta ini agar sudah November, masuk ke Desember jadi percepat realisasi APBN dan APBD. Artinya setiap kementerian/lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, dikutip lewat Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (17/11/2021).
Lebih lanjut, Jokowi turut menginstruksikan perintah khusus kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk mengawal realisasi APBD yang masih rendah.
"Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan pada mereka bahwa APBD penting untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Jokowi menyebutkan, realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kemudian, program padat karya baru mencapai 67 persen dan dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60 persen.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Selain itu, Jokowi juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Dia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.
“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya.
