Bisnis.com, JAKARTA - Sikap kritis Ketua DPR Puan Maharani bersama Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung pemerintah dinilai efektif menekan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit manajemen keamanan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan milik negara.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan sikap yang diambil Puan Bersama PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat
“Puan meminta pertanggungjawaban kepada Pertamina sebagai representasi rakyat. Apalagi, dia orang nomor satu mewakili rakyat. Dan itu merupakan bentuk kepedulian kepada rakyat,” kata Emrus kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).
Dia menilai, bahwa Puan telah menunjukkan independensinya sebagai wakil rakyat sekalipun berasal dari partai pendukung pemerintah.
Sebelumnya kepada Pertamina, Puan meminta agar ada audit manajemen keamanan karena kebakaran tangka minyak telah terjadi berulang kali.
Senada dengan Puan, Fraksi PDIP meminta agar kebakaran tangka kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah diusut tuntas.
Baca Juga
PDIP dan Puan mengingatkan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengakhiri spekulasi penyebab kebakaran kilang minyak Pertamina yang sudah terjadi tiga kali dalam kurun waktu tahun 2021.
Emrus mengatakan, Puan bersama PDIP tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Pemerintah bukan hanya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, tapi ada pembantunya, para menteri. Ini juga harus dikontrol oleh masyarakat, termasuk dari DPR, karena DPR memiliki fungsi kontrol sebagai legislatif,” katanya.
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengatakan bahwa masukan dari Puan juga harus didengar oleh pemerintah dan Pertamina sebagai mitra DPR.
“Pemegang saham dari Pertamina itu adalah pemerintah, yang uangnya dari rakyat, karena Pertamina ini kan milik rakyat,” ujarnya.
Emrus juga menilai spekulasi yang berkembang terkait penyebab kebakaran tangka kilang minyak Pertamina memang perlu mendapat atensi dari DPR.
