Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo meninggal Jumat (5/11/2021) siang.
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih membenarkan informasi tersebut.
“Baru saja meninggal sekitar 15 menit yang lalu di Rumah Sakit Abdi Waluyo,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat siang.
Secara resmi, pihak Humas KPPU telah menginformasikan bahwa Kodrat telah berpulang dan memohon agar segala kesalahannya dimaafkan.
Kodrat Wibowo selain sebagai Komisioner KPPU, juga dikenal sebagai ahli ekonomi mikro, statistik dan ekonometrika, keuangan dan kebijakan publik, serta perencanaan pembangunan.
Dia menuntaskan Pendidikan Doktoral dan meraih gelar Ph.D-nya pada bidang Ekonomi di Oklahoma University pada tahun 2003.
SebeIum bergabung di KPPU, pernah pula beberapa kali memegang jabatan penting seperti menjadi Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Wening Kota Bandung, Wakil Ketua Komite Audit Majelis Wali Amanah Universitas Padjadjaran, dan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP).
Bahkan hingga saat ini masih aktif menjadi akademisi dan Peneliti Senior di Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Unpad.
Pria kelahiran Bogor 1971 ini juga sering melibatkan diri pada kegiatan pengabdian masyarakat, seperti menjadi Anggota Juri pada Penghargaan Pangripta Nusantara Award (Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik Nasional) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tahun 2010-2014.
Sejak tahun 2005, Beliau turut aktif pada kegiatan pelatihan dan pengembangan diri yaitu dengan mengikuti berbagai workshop, seperti Taxation in Developing and Emerging Economies di Belgia, Komunikasi Kebijakan Riset di India, Simulasi Kebijakan di Thailand, Lingkungan Ekonomi Pertahanan Global di Inggris, Penguatan Kelembagaan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Publik di Praha.
Selain itu, tercatat bahwa Kodrat juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, diantaranya yaitu The Accountability of The Indonesia’s Corruption Eradication Commission and The Tax Anti Corruption NGO, serta Analisis Ekonomi Mikro terhadap Hukum Pidana di Indonesia.
