Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus suap red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte.
Berdasarkan keterangan resmi Jubir MA Andi Samsan Nganro, hakim mempertimbangkan sejunlah hal dalam menolak permohonan kasasi Irjen Napoleon.
Pertama, hakim menilai putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Napoleon dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya.
Kedua, hakim menilai alasan kasasi Napoleon hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
"Yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Ttrdakwa dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti, maka terbukti perbuatan terdakwa," seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis dari Jubir MA, Kamis (4/11/2021).
Hakim menilai, Napoleon terbukti telah menerima uang dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Tommy Sumardi sejumlah US$370.000 dan S$200.000. Hakim juga menyebut Prasetyo Utomo juga telah menerima uang dari Joko Soegiarto Tjandra sejumlah US$100.000 dengan tujuan agar Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri meminta kepada pihak Imigrasi untuk menghapus status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.
Baca Juga
"Atas upaya terdakwa tersebut, pihak Imigrasi telah menghapuskan status DPO Joko Soegiarto Tjandra dan berhasil masuk ke Indonesia. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kadiv Hubinter Polri," seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Dengan putusan tersebut, kasus yang menjerat salah satu perwira tinggi Polri itu telah memiliki kekuataan hukum tetap alias inkracht. Irjen Napoleon kemudian akan menjalani masa hukuman selama 4 tahun penjara.
Sebelum di tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis terhadap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte
