Bisnis.com, SOLO - Cuitan yang dilayangkan oleh Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjadi perhatian banyak orang.
Tulisan di akun media sosial Twitter tersebut disebut mencerminkan tindakan Siti Nurbaya yang justru pro kerusakan lingkungan.
Melalui akun Twitternya pada Rabu (3/11/2021), Siti mengatakan bhawa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tak boleh dihentikan atas nama emisi karbon atau deforestasi.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjut Siti.
Menurutnya, jika deforestasi tidak dilakukan maka akses ke wilayah terisolasi tak memiliki kemajuan.
"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," tulis Siti.
Baca Juga
Ujaran tersebut pun langsung mendapat reaksi negatif dari warganet yang menyayangkan pemikiran Menteri LHK, yang seakan-akan setuju adanya kerusakan lingkungan.
Netizen lantas mempertanyakan pembangunan macam apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di kemudian hari. Mereka pun bertanya-tanya kepentingan nasional mana yang dianut oleh sang Menteri LHK.
Ada juga warganet yang menyinggung soal sawit dan batu bara yang dikaitkan dengan cuitan sang Menteri.
Kemudian jika ingin membangun jalan di desa agar tak terisolir, warganet ini pun memberikan contoh sekitar rumahnya di Kalimantan.
"Bu, coba sini dari Kalimantan ngetweet deforetasinya. Jangan dari kota. Ini pemandangan seminggu terkahir, air bukan surut malah naik terus BU," kata seorang netizen bernama akun @idhamofficial.
Di sisi lain, Siti Nurbaya menegaskan inisiasi pemerintah dalam Indonesia Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030 tidak sama dengan zero deforestation.
"Kami menganut carbon net sink. Kami mengurangi seminimal mungkin deforestasi dan terus melakukan reforestasi, melakukan perbaikan, pemulihan lingkungan," ujar Siti.
Indonesia FoLU Net Sink 2030 merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi di mana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.
Siti menjelaskan, zero deforestation sama sekali tidak boleh ada penebangan dan bahkan satu pohon jatuh di halaman rumah itu bisa disebut deforestasi. Dalam hal aktivitas individual, swasta misalnya, zero deforestation bisa saja dianut. Sebab mekanistik, teknis, dan langkah kerja bisnis dengan rencana kerja usaha (RKU) yang bisa dirinci satu persatu dalam rencana kerja teknik tahunan (RKT).
Tetapi, kata Siti, zero defrostration tidak bisa dianut untuk negara besar seperti Indonesia, dengan puluhan ribu desa di dalam dan di sekitar hutan.
Cara-cara zero deforestration tidak bisa secara linier dikenakan kepada kepentingan secara nasional. Pasalnya, Indonesia sedang giat melakukan pembangunan secara besar-besaran.
Sehingga secara tata pemerintahan, Indonesia tidak bisa menganut zero deforestation sekarang ini.
Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.
— Siti Nurbaya Bakar (@SitiNurbayaLHK) November 3, 2021
