Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Perdagangan Lolos dari Gugatan Importir Buah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang dilayangkan importir buah kepada Menteri Perdagangan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 19 Oktober 2021  |  09:07 WIB
Menteri Perdagangan RI M. Lutfi.  - Kementerian Perdagangan
Menteri Perdagangan RI M. Lutfi. - Kementerian Perdagangan

Bisnis.com, JAKARTA – Gugatan importir buah Hendra Juwono terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) kandas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pasalnya, dalam sidang putusan yang digelar pada tanggal Senin (11/10/2021) pekan lalu, hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi dari pihak Mendag dan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa perdata tersebut.

“Menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 90/PDT.G/2021/PN Jkt.Pst,” demikian dikutip Bisnis dari laman resmi PN Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2021).

Dalam catatan Bisnis, upaya gugatan tersebut sejatinya kisruh perizinan impor buah yang sempat mencuat pada 2020 lalu.

Dalam gugatan bernomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada Senin (8/2/2021), Hendra dari PT Indobrill Salitrosa, menganggap Menteri Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menteri Perdagangan dianggap dengan sengaja memperlambat atau menunda penerbitan surat pemberitahuan impor alias SPI.

Akibat penundaan tersebut, dirinya mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah.

Penasihat Hukum Hendra Juwono, Ayub A. Fina beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, gugatan itu merupakan perbaikan dari gugatan sebelumnya yang dilayangkan pada tahun 2020.

Gugatan itu menyoal kebijakan perizinan impor dari Kementerian Perdagangan yang waktu itu masih dipimpin oleh Agus Suparmanto.

"Ini awalnya gugatan dari tahun 2020. Jadi waktu itu, izin impor dari anggota kami ditahan antara Maret sampai dengan Juni. Sementara pada saat diterbitkan, musim buah di negara yang diminta izinnya sudah berakhir, sehingga izin yang diberikan kepada kami mubadzir," kata Ayub saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (9/2/2021).

Ayub menjelaskan, selain masalah keterlambatan, pemberian izin waktu itu juga terkesan tebang pilih. Dia menyebut, pengusaha lain mendapatkan izin cukup cepat, bahkan dalam hitungan hari. Sementara, untuk kliennya mendapatkan izin yang cukup lama.

Hal ini, menurutnya jelas bertentangan dengan prinsip perizinan yang diatur dalam Permendag No.44/2019.

"Gugatan ini adalah koreksi untuk ke depan, karena pengusaha yang lain izinnya keluar dalam sehari," jelasnya.

Adapun dalam petitum gugatan tersebut, pihak Hendra meminta majelis hakim mengabulkan tiga gugatan pokoknya. Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa Mendag dan para tergugat yang sengaja menunda atau memperlambat waktu proses penerbitan SPI (surat persetujuan impor) milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Ketiga, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ketiga pejabat Kemendag itu sebagai perbuatan yang salah.

Sebab, menurut Hendra, para tergugat telah dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No/44/2019.

Selain itu, atas keterlambatan atau penundaan izin impor tersebut, dirinya mengaku mengalami kerugian senilai Rp7,9 miliar dan imateriil senilai Rp3,6 miliar.

Dalam catatan Bisnis, kisruh impor buah itu terjadi pada tahun lalu. Waktu itu kalangan pengusaha meminta pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi impor untuk berbagai produk buah dan sayur yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Permintaan itu dilakukan karena sejak Januari 2020 keran impor buah-buahan tak kunjung dibuka sehingga kalangan pengusaha mempertanyakan ini kepada Presiden Jokowi.

Asosiasi Eksportir-Importir Buah Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) bahkan sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi perihal penerbitan RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Sambil menunggu tanggapan dari Istana, asosiasi waktu itu juga sedang mempertimbangkan juga apakah perlu mengirimkan surat terbuka kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selaku pengusaha produk hortikultura, Aseibssindo sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang telah mengingatkan dan melonggarkan peraturan impor.

Apalagi kondisi kini memerlukannya. Sayangnya, kedua kementerian terkait malah seolah menutup keran impor buah dan sayur.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menteri perdagangan importir
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top