Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio memberikan beberapa catatan menjelang tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo yang jatuh pada 20 Oktober 2021.
Hensat, panggilan akrab Hendri, mengatakan bahwa 2 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma’ruf Amin diuji dengan keberadaan Pandemi Covid-19.
“Pada awal ujian ini pemerintah nampak tergagap-gagap, mulai dari denial hingga akhirnya serius dan berhasil mengatasinya melalui berbagai program dan vaksinasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/10/2022).
Walhasil, secara otomatis fokus masyarakat hampir sepenuhnya tertuju pada penanganan pandemi.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi itu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kesuksesan mengendalikan pandemi Covid-19.
Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam penanganan selanjutnya.
Hensat menyoroti kasus selebgram yang melanggar masa karantina setelah datang dari luar negeri.
“Yang penting jangan lengah dan terbuka penanganan Covid-19. Misalnya selebgram yang lari dari karantina ya harus segera ditindak agar jadi contoh bagi masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa,” ungkapnya.
Kondisi pandemi ini, sambung Hensat, juga berpengaruh kepada bidang-bidang lainnya seperti politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), ekonomi, serta pendidikan.
Di bidang polhukam, Jokowi memiliki tantangan besar yakni dalam hal kebebasan berpendapat.
“Terakhir kasus smackdown aparat kepada mahasiswa yang berunjuk rasa tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.
Lalu, dari sisi ekonomi, Hensat menggarisbawahi keputusan Presiden Jokowi untuk mengggunakan APBN untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, hal itu akan menjadi catatan negatif Sang Presiden dalam penanganan ekonomi.
“Walaupun bisa beranjak perlahan untuk memperbaiki sisi ekonomi, ketidak-konsitenan dalam melakukan kebijakan bisa berbahaya bagi citra positif dan legacy terutama pemerintahan Pak Jokowi,”ungkapnya.
Selain itu, permasalahan UMKM yang terdampak pandemi juga dinilainya belum sepenuhnya mampu ditangani pemerintah.
Hensat juga menyampaikan, korupsi bantuan sosial atau bansos oleh Menteri Sosial kala itu juga akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim juga dinilainya minim inovasi dalam mengatasi persoalan pembelajaran tatap muka.
“Ada tantangan untuk tidak bisa pembelajaran tatap muka tapi tidak banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh Nadiem Makarim yang notabene dikenal sebagai sosok pengusaha yang dapat memberdayakan teknologi dalam bisnisnya,” ungkap Hendri.
Terakhir, dia menyampaikan ‘PR’ pemerintah kedepannya adalah penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Menurutnya, masih ada pulau yang kini ekskalasi konfliknya meningkat karena diperebutkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
“Kedepannya yang harus diperhatikan adalah legacy Jokowi didalam kelanjutan sejarah bangsa. Dia sudah berhasil di infrastruktur tinggal diikuti oleh kegiatan lainnya yang terkait ekonomi, demokrasi, HAM, antikorupsi, kesehatan, dan pendidikan,” kata Hensat.
