Bisnis.com, JAKARTA – Thailand akan menghapus persyaratan karantina bagi pendatang atau warga negara asing (WNA) yang telah divaksinasi penuh dan datang dari negara-negara berisiko rendah mulai 1 November 2021.
Dikutip dari Channel News Asia, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-cha mengatakan, bahwa ada 10 negara yang akan dibebaskan dari syarat karantina, di antaranya Inggris, China, Jerman, dan Amerika Serikat.
“Saya perintahkan pusat pengendalian situasi Covid-19 (CCSA) dan kementerian kesehatan untuk mempertimbangkan rencana ini bersama-sama,” katanya dikutip dari Channel News Asia, Selasa (12/10/2021).
Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa para wisatawan nantinya hanya akan diminta untuk menunjukkan hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR yang dilakukan di negara asal masing-masing, setelah itu akan dilakukan tes PCR on arrival ketika para wisatawan tiba di Thailand.
Setelah itu, dia melanjutkan mereka akan dapat melakukan perjalanan ke berbagai daerah dengan bebas seperti yang dilakukan orang Thailand pada umumnya.
Adapun, kewajiban karantina masih akan diterapkan bagi wisatawan yang datang dari negara di luar daftar aman yang dibuat pemerintah Thailand.
Baca Juga
Prayut menjelaskan, pembukaan tempat hiburan dan penjualan alkohol masih dilarang di beberapa daerah berisiko tinggi seperti Bangkok.
“Saya tahu keputusan seperti itu memiliki risiko. Hampir dapat dipastikan bahwa ketika kita memulai berbagai relaksasi, itu dapat menyebabkan lebih banyak penularan Covid-19 untuk sementara," katanya.
Pelonggaran karantina ini merupakan upaya pemerintah Thailand untuk mendongrak kunjungan wisman. Thailand merupakan salah satu negara yang menggantungkan sebagian besar pendapatannya ke sektor pariwisata.
Dia melanjutkan, pemerintah setempat akan menambahkan daftar negara yang akan dibebaskan dari karantina pada 1 Desember 2021.
Adapun, pemerintah disebutkan akan terus memantau situasi dengan cermat setelah diberlakukan beberapa relaksasi nantinya.
Namun, jika dalam tiga sampai empat bulan terdapat varian baru yang sangat menular dan membahayakan, maka pemerintah Thailand akan kembali mempertimbangkan pelonggaran.
