Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mengakselarasi program vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita sudah melampaui dua juta suntikan per hari di bulan September,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers secara virtual, Senin (4/10/2021).
Berdasarkan jumlah penduduk yang divaksinasi, ungkap Budi, Indonesia berada di peringkat kelima di dunia.
“Per hari ini, sudah 94 juta orang Indonesia yang divaksinasi dosis pertama. Indonesia ada di ranking kelima dunia. Kita naik satu tingkat karena menyusul Jepang yang ada di kisaran 80-an juta orang,” kata Menkes.
Sementara itu, berdasarkan jumlah suntikan, cakupan vaksinasi di tanah air sudah mencapai 148 juta dosis dan berada di peringkat keenam dunia.
Lebih lanjut, Menkes memaparkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak kurang lebih 222 juta dosis vaksin Covid-19 dan sekitar 193 juta dosis di antaranya telah didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air.
“Jadi total stok yang ada di kita masih ada di kisaran 70 jutaan [dosis], masih cukup banyak. Sekarang kita terus membicarakan bagaimana percepatan vaksinasi ini,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga dua pekan ke depan yaitu pada 5-18 Oktober 2021.
Seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19 di tanah air, pemerintah kembali melakukan penyesuaian dalam PPKM. Pemerintah juga akan melakukan uji coba penerapan PPKM Level 1 di Jawa-Bali, yaitu di Kota Blitar.
“Pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan PPKM Level 1 (new normal) di Kota Blitar. Implementasi uji coba PPKM Level 1 diberlakukan karena [Kota Blitar] telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis satu sebesar 70 persen dan dosis satu lansia sebesar 60 persen,” ujar Luhut.
Pada penerapan PPKM Level 1, terang Luhut, akan berlaku ketentuan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal.
Untuk itu, sejalan dengan uji coba tersebut pemerintah juga akan menggencarkan deteksi atau surveilans melalui testing dan tracing serta meningkatkan disiplin protokol kesehatan.
“Kami sudah membentuk task force juga yang terdiri dari pakar-pakar dan ahli-ahli dalam bidangnya untuk nanti tinggal berapa waktu di Blitar untuk memonitor,” ujarnya.
Luhut menegaskan, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh aktivitas masyarakat di Kota Blitar agar apabila terjadi kenaikan kasus dapat segera dikendalikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
