Bisnis.com, JAKARTA - Raja Yordania Abdullah II termasuk di antara puluhan pemimpin dunia yang menyembunyikan jutaan dolar AS di luar negeri untuk menghindari pajak (tax haven) dan diam-diam membeli rumah mewah di seluruh dunia, menurut sebuah penyelidikan yang diterbitkan kemarin.
Hasil penyelidikan yang dikenal dengan Pandora Papers itu melibatkan sekitar 600 jurnalis didasarkan pada kebocoran sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 layanan keuangan global.
Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana Raja Abdullah II menciptakan jaringan perusahaan di luar negeri dan minta suaka pajak untuk mengumpulkan kekayaan properti senilai $100 juta dari Malibu, California hingga Washington DC dan London.
Menurut penyelidikan, tiga rumah besar tepi pantai di Malibu diperoleh Raja Yordania dari tiga perusahaan di luar negeri seharga US$68 juta pada tahun-tahun setelah warga Yordania melakukan aksi protes akibat pengangguran dan korupsi.
Raja Abdullah, 59, juga memiliki tiga apartemen mewah di sebuah kompleks di Washington, DC dengan pemandangan panorama Sungai Potomac. Dia juga memiliki sebuah rumah di Ascot, salah satu kota termahal di Inggris, bersama dengan apartemen senilai jutaan dolar di pusat kota London, menurut laporan itu.
“Yordania tidak memiliki uang sebanyak monarki Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi sehingga seorang raja tidak harus memamerkan kekayaannya,” kata Annelle Sheline, seorang ahli Timur Tengah, mengatakan seperti dikutip Aljazeera.com, Senin (4/10/2021).
Menurutnya, jika raja Yordania menunjukkan kekayaannya secara lebih terbuka, itu tidak hanya akan membuat marah rakyatnya, tetapi juga akan membuat negara Barat yang telah memberinya uang menjadi kecewa.
Pengacara raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi dan itu adalah praktik umum bagi individu terkenal untuk membeli properti melalui perusahaan di luar negeri untuk alasan privasi dan keamanan.
“Setiap implikasi bahwa ada sesuatu yang tidak pantas tentang kepemilikan properti melalui perusahaan di yurisdiksi luar negeri pasti ditolak,” kata DLA Piper, firma hukum yang mewakili raja.
Raja Abdullah, imbuhnya, tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.
Sekitar 35 pemimpin dan mantan pemimpin ditampilkan dalam dokumen yang dianalisis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Sebagian dari mereka menghadapi tuduhan mulai dari korupsi hingga pencucian uang dan penghindaran pajak global.
Dokumen itu juga menunjukkan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis yang menghadapi pemilihan umum akhir pekan ini, punya perusahaan investasi luar yang digunakan untuk membeli properti senilai US$22 juta di selatan Perancis.
Secara total, ICIJ menemukan hubungan antara hampir 1.000 perusahaan di luar negeri yang menghindari pajak dengan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik, termasuk pemimpin negara, menteri kabinet, duta besar, dan lainnya. Lebih dari dua pertiga perusahaan itu didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya.
