Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Buntut Ambisi Donald Trump yang Kandas

Panggung politik AS terguncang ketika sekelompok massa pendukung Trump merangsek ke gedung kongres Capitol pada 6 Januari lali saat Kongres AS bertemu untuk mengesahkan kemenangan kandidat Partai Demokrat Joe Biden dalam pemilihan presiden.
Inria Zulfikar
Inria Zulfikar - Bisnis.com 28 September 2021  |  21:19 WIB
Stiker kampanye pasangan Donald Trump-Mike Pence untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 ditempel di sebuah mobil di Milwaukee, Wisconsin, AS, Kamis (2/4/2020). - Bloomberg/Thomas Werner
Stiker kampanye pasangan Donald Trump-Mike Pence untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 ditempel di sebuah mobil di Milwaukee, Wisconsin, AS, Kamis (2/4/2020). - Bloomberg/Thomas Werner

Bisnis.com, JAKARTA – Insiden kekerasan terburuk dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat sejak invasi Inggris dalam Perang 1812!

Siapa bilang politik Amerika selalu santun. Hampir 600 orang ditangkap karena diduga terlibat dalam insiden kekerasan yang mencoreng wajah demokrasi negeri Paman Sam tersebut.

Buntut dari kekalahan Donald Trump yang berambisi menjadi presiden dua periode tampaknya belum usai. Buktinya, Komite khusus DPR AS yang menyelidiki kasus kerusuhan maut di Gedung Capitol pada 6 Januari telah memanggil empat mantan pejabat di era pemerintahan Trump untuk dimintai keterangan.

Di antara mereka yang dipanggil adalah Mark Meadows, mantan anggota Kongres dan Kepala Staf Gedung Putih, dan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih.

Dua lainnya adalah Dan Scavino, mantan wakil Meadows, dan Kash Patel, mantan pejabat Departemen Pertahanan. Mereka juga diperintahkan untuk menyerahkan dokumen dan hadir dalam kesaksian deposisi, kata Ketua Komite Bennie Thompson dalam keterangan tertulis, lapor Antara yang mengutip Reuters.

Panggung politik AS terguncang ketika sekelompok massa pendukung Trump merangsek ke gedung kongres Capitol pada 6 Januari lalu saat Kongres AS bertemu untuk mengesahkan kemenangan kandidat Partai Demokrat Joe Biden dalam pemilihan presiden.

Insiden itu menunda proses pengesahan selama beberapa jam karena peserta pertemuan, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, harus diamankan dari para perusuh.

Menurut Komite, Meadows dilaporkan berkomunikasi dengan pejabat federal dan negara bagian untuk membatalkan pemilihan presiden 2020 atau mencegah pengesahan Biden. Orang yang sama juga dilaporkan berkomunikasi dengan penyelenggara aksi protes pada 6 Januari lalu.

Dalam surat panggilan ke Bannon, Thompson mencatat bahwa Bannon terlibat dalam sejumlah percakapan untuk membujuk anggota Kongres menghalangi kekalahan Trump disahkan.

"Anda dikutip telah menyatakan, pada 5 Januari 2021, bahwa 'seluruh neraka akan hancur besok'. Oleh karena itu, komite khusus meminta dokumen dan kesaksian deposisi Anda," tulis Thomson.

Anggota DPR dari Demokrat membentuk komite tersebut meski anggota lain yang menjadi sekutu Trump berasal dari Republik, yaitu Liz Cheney dan Adam Kinzinger.

Mereka termasuk dari 10 anggota DPR dari Republik yang mendukung pemakzulan Trump karena mantan presiden itu dituduh telah menghasut lewat pidato yang mengklaim bahwa kekalahannya adalah hasil kecurangan. Senat AS kemudian membebaskan Trump dari tuduhan.

Orang sering dibuat bingung mengapa pemilihan presiden AS yang hanya diperebutkan oleh dua partai ibarat memilih ideologi yang berbeda satu sama lain.

Saat pemilu lalu, Joe Biden mengusung Made in All of America. Donald Trump masih garang dengan Make America Great Again. Apakah itu yang membedakan ideologi antara Partai Demokrat dan Partai Republik? Biden, kandidat Partai Demokrat, terbukti dan sah memenangkan pemilihan pada 3 November 2020.

Adu kuat partai politik tersebut selalu menyita perhatian dunia setiap empat tahun sekali lewat pemilihan presiden. Padahal, bila mau ‘disederhanakan’, orang nomor satu Gedung Putih memang hanya diisi oleh salah satu wakil dari dua kubu saja.

Entah itu presiden dari Partai Demokrat atau rivalnya, Partai Republik. Sederhana, bukan? Dalam politik praktis ternyata tidak selalu demikian. Dan memang, salah satu hal yang membingungkan di antara para pemilih adalah eksistensi kedua partai utama tersebut.

Meskipun selalu saling menuduh dan menangkis tuduhan satu sama lainnya, keduanya memiliki pandangan yang tidak dapat dibedakan terkait dengan kebijakan luar negeri (William Blum, 2013).  

Dalam kaitan itu, Blum memperoleh second opinion mengenai sistem pemilu AS dari orang asing, yaitu pemimpin Kuba, Raul Castro saat masih berkuasa. Menurut Raul, AS mengimpit dua partai politik yang mirip untuk saling bertentangan.

Dia pun berkelakar bahwa pilihan antara Partai Republik dan Partai Demokrat adalah seperti memilih dirinya atau kakaknya, Fidel Castro. Fidel meninggal pada 25 November 2016.

“Kami dapat mengatakan bahwa di Kuba kami memiliki dua partai. Satu dipimpin oleh Fidel dan satunya lagi dipimpin oleh Raul. Apa yang membedakan keduanya?”

Hal yang serupa, kata Raul, terjadi di AS. “Keduanya sama. Fidel sedikit lebih tinggi daripada saya. Dia punya jenggot, sementara saya tidak,” katanya santai.

Oh, pantas saja kalau begitu. Namun drama politik belum selesai. Beri kesempatan Biden menunjukan kebolehannya. Siapa tahu benar-benar beda.

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemilu Amerika
Editor : Inria Zulfikar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top