Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung tentang masalah hukum dan keadilan yang disampaikan melalui akun Twitternya pada Senin (27/9).
Cuitan SBY itu diduga menyindir Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengajukan gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan bahwa secara teori, demokrasi bisa langgeng di suatu negara apabila hukumnya tidak tebang pilih.
“Ini keprihatinan Pak SBY terhadap case partai demokrat versi dia dengan Moeldoko. Ada kekhawatiran bergabungnya Yusril Ihza Mahendra ke kubu Moeldoko,” kata Hendri saat dihubungi, Senin (27/9/2021).
Hendri menjelaskan bahwa tulisan SBY sangat sentimental yaitu mengenai penegakkan hukum dan keadilan.
"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," cuit SBY, Senin (27/9/2021).
Sebelumnya Moeldoko berupaya untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski akhirnya sampai saat ini secara sah partai berlambang Mercy tersebut masih di bawah putra sulung SBY.
Baru-baru ini, Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacaranya untuk mengajukan uji materi terkait anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung.
Menurut Hendri, upaya yang dilakukan Moeldoko sangat tidak pas sebagai seorang pejabat negara. Apalagi dia bukan merupakan kader Demokrat.
Itu sebabnya, sangat aneh orang yang tidak bersusah payah dan membangun suatu organisasi tiba-tiba ingin merebutnya.
Sementara Yusril, tambah Hendri, terkenal sebagai pengacara papan atas yang paham betul soal tata negara.
“Ini menarik sekali dan wajar apabila Pak SBY berseloroh tentang keadilan yang tidak bisa dibeli,” jelasnya.
