Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gencatan Senjata Usang di Semenanjung Modern

Washington menginginkan ‘diplomasi berkelanjutan’ untuk menyelesaikan krisis seputar program nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Sebuah agenda yang menurut Pyongyang belum kondusif dan memuaskan.
Inria Zulfikar
Inria Zulfikar - Bisnis.com 26 September 2021  |  20:16 WIB
Warga Seoul menyaksikan tayangan televisi yang menunjukkan peluncuran rudal Korea Utara, di Seoul Station, Seoul, Korea Selatan, Minggu (14/5/2017). - Bloomberg/SeongJoon Cho
Warga Seoul menyaksikan tayangan televisi yang menunjukkan peluncuran rudal Korea Utara, di Seoul Station, Seoul, Korea Selatan, Minggu (14/5/2017). - Bloomberg/SeongJoon Cho

Bisnis.com, JAKARTA – Semakin jelas bahwa masa berlaku gencatan senjata Perang Korea kian panjang saja karena Pyongyang tampaknya belum melihat titik terang dari upaya pengakhiran salah satu konflik terlama di era modern tersebut.

Semenanjung Korea memang belum terbebas dari ancaman perang. Pasalnya, Utara dan Selatan masih terikat gencatan senjata yang berlaku sejak 27 Juli 1953. Penyelesaian damai yang ditunggu-tunggu selama lebih satu generasi belum juga memperlihatkan bentuk final.

Namun Korea Selatan baru-baru ini melakukan move terbaru dengan seruannya untuk mendeklarasikan berakhirnya secara resmi Perang Korea. Sontak, hal itu langsung direspons dengan dingin oleh Utara yang mengatakan terlalu dini, seperti disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Thae Song seperti dikutip media pemerintah KCNA, Jumat (24/9), tulis Antara.

Pyongyang menilai seruan yang dihembuskan Seoul tersebut belum menjamin bahwa hal itu akan mengarah pada penarikan ‘kebijakan bermusuhan Amerika Serikat’ terhadap Utara.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Selasa (22/9) mengulangi seruan untuk mengakhiri Perang Korea secara resmi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Moon juga mengusulkan agar kedua Korea dengan AS atau dengan AS dan China membuat semacam deklarasi untuk pengakhiran perang itu.

"Tidak ada yang akan berubah selama keadaan politik di sekitar DPRK [Korea Utara] tetap tidak berubah dan kebijakan permusuhan AS tidak diubah meskipun penghentian perang dinyatakan ratusan kali," kata Ri kepada KCNA.

"Penarikan AS dari standar ganda dan kebijakan bermusuhan adalah prioritas utama dalam menstabilkan situasi dan memastikan perdamaian di Semenanjung Korea," tegasnya.

Presiden Moon mengatakan keyakinannya bahwa Pyongyang akan menyadari kepentingannya untuk berdialog dengan Washington. Di sisi lain dia tidak yakin saat itu akan muncul selama masa jabatannya yang akan berakhir pada 2022.

"Tampaknya Korea Utara masih mempertimbangkan pilihan sambil tetap membuka pintu untuk pembicaraan, karena Korut hanya meningkatkan ketegangan pada tingkat rendah, dan itu cukup bagi AS untuk tidak memutuskan semua kontak," kata Moon.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden berpidato di depan Majelis PBB dan mengatakan Washington menginginkan ‘diplomasi berkelanjutan’ untuk menyelesaikan krisis seputar program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Korea Utara telah menolak tawaran AS untuk terlibat dalam dialog, dan kepala badan pengawas energi atom PBB (IAEA) mengatakan bahwa program nuklir Pyongyang akan ‘berjalan penuh.’

Uji coba rudal balistik Korea Utara dan Korea Selatan berlangsung belum lama ini. Hal itu merupakan tembakan rudal terkini dalam perlombaan senjata di mana kedua negara telah mengembangkan senjata yang semakin canggih di tengah upaya sia-sia untuk memulai pembicaraan guna meredakan ketegangan.

Sikap Biden tersebut tentu sebuah langkah maju atau minimal tidak membuat kondisi bertambah buruk di semenanjung Korea. 

Ketika masih menjadi orang nomor satu di Gedung Putih, George W. Bush pada awal 2002 melontarkan pidato bernada menantang dan penuh permusuhan. Irak, Iran, dan Korea Utara dicapnya sebagai Axis of Evil atau Poros Setan.

Alasannya sederhana. Ketiga negara tersebut dituduh sebagai biang keonaran yang mengancam keamanan dunia dengan mendukung aksi terorisme global. Dituduh pula sebagai pengembang sekaligus pemilik senjata pemusnah massal, bahkan senjata nuklir.

Dari negara-negara yang dicap sepihak itu, sejauh ini hanya Irak yang sudah menyelesaikan ‘agenda demokrasi’ sesuai tuntunan Washington. Era Saddam Husein sudah berlalu.

Sistem dan rezim sudah berganti dengan kawalan langsung Paman Sam. Bisnis minyak dan gas kembali menyembur kencang. Adapun Iran dan Korea Utara masih berdiri kokoh. Selalu lantang dalam meladeni setiap langkah dan upaya diplomasi AS, terutama yang mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik.

Substansi menjadi inti sebelum melangkah ke agenda diplomasi selanjutnya. Selama belum ada titik temu yang bisa diterima para pihak, dapat dikatakan bahwa perseteruan tetap panas.

Iran dan Korea Utara tentu saja tidak sudi berada dibawah kendali Paman Sam.   Namun dalam hal relasi Pyongyang-Washington, peredaan ketegangan sudah terlihat cukup nyata.

Sebelum Biden berkuasa, diplomasi dan pertemuan dengan Kim Jong-un sudah dilakukan pendahulunya, Donald Trump. Pertemuan ini membuahkan kesepakatan, utamanya program denuklirisasi dengan kompensasi pencabutan embargo ekonomi dari AS.

Namun jalan masih panjang dan berliku untuk bisa melihat semenanjung Korea terbebas dari ancaman perang. ‘Poros Setan’ belum bermetamorfosis menjadi ‘Poros Kawan’? Masih terlalu awal untuk menyebutnya demikian sekalipun  hubungan makin cair.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

krisis korea
Editor : Inria Zulfikar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top