Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022. Setidaknya, instansinya butuh Rp2,92 triliun yang sebagiannya untuk bantuan partai politik.
Tito mengatakan bahwa total dana tersebut untuk dua kelompok. Semuanya adalah dukungan persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 serta dukungan tambahan kegiatan prioritas Kemendagri 2022.
Latar belakang usulan ini, untuk kelompok pertama adalah berdasarkan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan kementerian/lembaga terkait yang meminta untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pesta demokrasi 2024.
Untuk kelompok kedua, latar belakangnya adalah penurunan pagu anggaran tahun 2022 dibandingkan alokasi Kemendagri tahun 2021. Lalu, masih terdapat kegiatan prioritas yang pendanaannya belum terakomodasi pada pagu anggaran 2022.
“Dukungan persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp1,936 triliun dengan 6 usulan. Pertama, bantuan keuangan partai politik sebesar Rp758,25 miliar,” kata Tito pada rapat kerja dengan DPR, Selasa (21/9/2021).
Tito menjelaskan bahwa usulan kedua untuk pengadaan blanko KTP-el 15 juta keping sebesar Rp265,27 miliar.
Lalu, fasilitas dan supervisi dalam penanganan Covid-19 pada era new normal dalam rangka tahapan persiapan pemilu dengan usulan Rp1,5 miliar.
Keempat, asistensi pemda untuk sukseskan pemilu serentak Rp3,05 miliar. Kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU dan Bawaslu Rp8 miliar serta penanganan pengaduan persidangan pelanggaran kode etik Rp33,34 miliar.
Untuk program prioritas yang belum terakomodasi, Tito mengusulkan Rp993,18 miliar. Yang pertama adalah untuk kenaikan indeks bahan makan Praja di 8 kampus sebesar Rp165,33 miliar.
Lalu, rehabilitasi kantor desa Rp6,5 miliar, pembangunan laboratorium inovasi daerah Rp7 miliar, rehabilitasi auditorium IPDN Kampus Sumatra Barat dan Papua Rp7,95 miliar, serta pemenuhan sekretariat DKPP Rp15,94 miliar.
“Inilah kira-kira mohon dukungan untuk usulan tambahan 2022,” jelas Tito di depan anggota DPR.
