Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menyatakan tidak tertutup kemungkinan tiga pejabat tinggi TNI secara bergiliran akan menggantikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meski masa jabatannya akan pendek.
Alasannya, tidak satupun masa tugas dari ketiga perwira tinggi itu yang sampai menghadapi situasi dan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ketiga yang disebut-sebut bakal menggantikan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ialah, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).
Artinya, kalau skenario itu terjadi maka calon kuat Panglima TNI adalah Andika nantinya meski soal jabatan itu merupakan hak prerogatif presiden.
Sebagai catatan, Panglima TNI yang sekarang ini, lahir 8 November 1963, pensiunnya menurut ketentuan 1 Desember 2021. Sedangkan Andika lahir 21 Desember 1964 pensiunnya 1 Januari 2022 dan kalau dia naik jadi panglima TNI maka tahun depan bulan Desember sudah selesai. Sedangkan Yudo lahir 26 November 1965 dan pensiunnya 1 Desember 2023.
Artinya 1 tahun, tahun 2023 itu sudah pensiun, jadi dua tahun, Fajar lahir 9 April lahirnya 1966, pensiunnya 1 Mei 2024.
“Ketiga pejabat ini nggak ada yang sampai menghadapi situasi atau persiapan di tahun 2024. Bayangkan Kapolri lahir 5 Mei 1969, pensiunnya 1 Juni 2027, tiga tahun setelah Pemilu 2024. Ini sebagai gambaran saja, ” ungkap Hasanuddin dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Tantangan Besar Panglima TNI Baru” di Gedung Parlemen, Kamis (16/9/2021).
Apabila Panglima TNI ke depan ingin mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang pensiun pada 2027, maka dia menilai perlu ada sosok kepala staf angkatan yang baru.
"Dan kita tidak bisa melihat siapa the rising star ke depan. Catatan saya, Andika, Yudo, Fajar. Kalau mengambil urutan agar semuanya kebagian, Andika, Yudo, Fajar, ketiganya tidak masuk dalam tahun 2024 di mana tahun tersebut ada pilkada, pilpres dan pileg. Alternatifnya digilir saja,” ujarnya.
Hasanuddin mengatakan pihak DPR tinggal melaksanakan fit and proper test dan siapapun yang ditunjuk presiden nanti harus mampu menjalankan tugas dengan baik.
Sekarang ini tambahnya, TNI sudah cukup bagus dan tertib tidak seperti di masa orde baru TNI memihak.
“Sekarang tegak lurus tidak memihak siapapun. Kalaupun ada yang memihak itu bukan perintah. Sekarang ini TNI masih dipercaya mengamankan tahun 2024. Harus ada Panglima TNI yang baru baik dari Kasad, Kasal dan Kasau,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai tantangan panglima TNI ke depan adalah siapapun yang terpilih akan menghadapi persoalan Laut China Selatan, karena itu hal terpenting adalah soal anggaran TNI.
Dia mengatakan angaran TNI seharusnya naik hingga 100 persen dan harus disiapkan dari sekarang.
“Soal siapa panglima TNI, kami di DPR utusan partai partai jika pak Jokowi memilih segera menyampaikan pasti disetujui oleh DPR,” ujar Tamliha.
