Bisnis.com, JAKARTA - Para pemimpin negara industri maju G7 akan memutuskan apakah akan mengakui secara resmi pemerintahan Taliban atau akan menjatuhkan sanksi pada pertemuan virtual hari ini, Selasa (24/8/2021) menurut sumber diplomatik.
Negara sekutu AS masih kecewa dengan langkah Washington dalam menangani kejatuhan Kabul ke tangan Taliban pada 15 Agustus lalu, sedangkan para diplomat asing mengatakan kerja sama akan menjadi tema utama dari seruan pertemuan tersebut.
"Para pemimpin G7 setuju untuk berkoordinasi mengenai apakah akan mengakui Taliban dan kapan pengakuan akan diberikan," kata seorang diplomat Eropa.
Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat, menurut sumber yang tidak sisebutkan namanya itu seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (24/8/2021).
Pengambilalihan secepat kilat atas negara itu oleh Taliban, setelah pasukan AS mulai mundur dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, membuat pemerintah asing panik dan membuat warganya eksodus massal dari negara itu.
Para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang kemungkinan akan memberikan pengakuan resmi terpadu. Atau bisa juga sanksi baru untuk mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7.
Demikian juga dengan Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kata Karen Pierce, Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat.
"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu. Kami akan menilai rezim baru dengan tindakan, bukan kata-kata," kata Pierce.
Pengakuan adalah tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan akses Taliban ke bantuan asing yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
Perjanjian 2020 yang ditandatangani oleh pemerintahan AS di bawah presiden Donald Trump sebelumnya secara eksplisit menyatakan bahwa Taliban "tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara."
Pengakuan adalah "salah satu bagian terpenting yang tersisa dari pengaruh yang kita miliki," kata Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul dari 2017 hingga 2018.
Pengakuan itu "jauh lebih kuat" jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia di Afghanistan, katanya.
Para pemimpin G7 lainnya diduga akan menekan Biden untuk memperpanjang tenggat waktu evakuasi di Kabul
Sedangkan, AS dan Jerman menyarankan agar tidak bepergian ke bandara Kabul di tengah kekacauan evakuasi.
Para pemimpin G7 juga akan membahas kemungkinan perpanjangan tenggat waktu dari 31 Agustus untuk menarik pasukan AS, untuk memberi Amerika Serikat dan negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan dan mengevakuasi warga negara Barat.
Demikian muga dengan warga Afghanistan yang membantu NATO dan pasukan AS serta orang-orang rentan lainnya, kata sumber tersebut.
Inggris dan Prancis mendesak untuk dilakukan perpanjangan waktu di Afghanistan, tetapi seorang pejabat Taliban mengatakan pasukan asing tidak akan diberikan izin perpanjangan.
