Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PPKM Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Pakar Epidemiologi Minta Pemerintah Tegas jika Dilonggarkan

Pemerintah Indonesia belum membangun sistem penanggulangan wabah. PPKM selama ini hanya sebatas uji coba yang dilakukan terus-menerus.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 23 Agustus 2021  |  16:48 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penurunan status level PPKM di Jakarta tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan permintaan publik karena harus merujuk ke sejumlah kriteria yang memiliki tolak ukur. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penurunan status level PPKM di Jakarta tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan permintaan publik karena harus merujuk ke sejumlah kriteria yang memiliki tolak ukur. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Pandu Riono menilai penerapan PPKM selama ini cukup membantu penanganan pandemi Covid-19.

Jika PPKM diperlonggar, Pandu meminta kepada pemerintah untuk tegas dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan tanpa pandang bulu. Seperti harus memiliki surat vaksin untuk memasuki pusat perbelanjaan atau mengakses tempat publik.

“PPKM ini monitoring saja. Yang penting siapapun yang beraktifitas harus memenuhi persyaratan, divaksinasi atau negatif Covid-19. Jika dilanggar diciduk saja karena membahayakan masyarakat,” ujar Pandu saat dihubungi Bisnis, Senin (23/8/2021).

“Jika mereka tidak mau divaksin juga tidak apa-apa, asal jangan masuk ke tempat publik,” tambah Pandu.

Menurutnya, penerapan aturan tersebut harus tegas dan tidak pandang bulu. Sebab, keselamatan orang banyak harus didahulukan.

“Walaupun dikatakan melanggar HAM. Di dalam masyarakat menular hak asasi itu tidak penting. Kita harus menyelamatkan masyarakat lebih banyak. Tidak ada yang melanggar, kok,” pungkas Pandu.

Disamping itu, di setiap pusat perbelanjaan minimal harus terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Tujuannya agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan.

"Dengan demikian, memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital," katanya

Meski cukup baik lewat PPKM, Pandu mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia belum membangun sistem penanggulangan wabah. Dia menyebut PPKM selama ini hanya sebatas uji coba yang dilakukan terus-menerus.

“Nanti harus dibuat sistemnya agar bisa diterapkan secara nasional mengatasi pandemi dan mencegah pandemi yang akan datang. Tidak lagi responsif tapi antisipasif. Jadi, Ketika ada kenaikan gausah panik tapi langsung bisa diprediksi apa yang harus dilakukan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan tantangan pandemi Covid-19 tidak mudah lantaran juga tergantung kebijakan di daerah masing-masing.

“Yang penting harus dijaga konsistennya,” ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hak asasi manusia Covid-19 PPKM Darurat
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top