Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Minta Tes PCR Dipercepat, Begini Respons Ketua MPR RI

Selain disiplin protokol kesehatan, penerapan 3T pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) harus menjadi prioritas saat ini.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 17 Agustus 2021  |  15:59 WIB
Petugas medis di RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, tengah melayani pemeriksaan tes swab PCR. - Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif
Petugas medis di RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, tengah melayani pemeriksaan tes swab PCR. - Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut mengomentari arahan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR dan peningkatan kecepatan diagnosa hasil pemeriksaan Covid-19 tersebut.

Hal itu ditegaskannya usai menghadiri upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-76, di Istana Negara Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, selain disiplin protokol kesehatan, penerapan 3T pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) harus menjadi prioritas saat ini.

Dia mengatakan, pemeriksaan dini berupa testing, juga sangat penting agar masyarakat mendapatkan perawatan dengan cepat. Selain itu, dengan mengetahui lebih cepat hasil pemeriksaan Covid-19, bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

"Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga satu kali tes PCR sudah sangat tepat. Hasil tes PCR harus keluar tidak boleh lebih dari 1x24 jam. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Agustus 2021," ujar Bamsoet, seperti dilansir laman resmi MPR RI.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 itu mengatakan arahan Jokowi itu bisa memacu testing tanpa perlu menambah beban pengeluaran masyarakat.

Dalam kesemaptan itu, dia juga meningatkan, selain menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah juga perlu kerja keras agar target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp2.708,7 triliun bisa terealisasi dengan baik.

Pemerintah menargetkan, dana tersebut didapatkan dari penerimaan pajak Rp1.506,9 triliun (naik 9,5 persen dari prospek tahun 2021), cukai rokok Rp239,92 triliun (naik 11,9 persen dari prospek tahun 2021), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp333,2 triliun, dan defisit anggaran Rp868,0 triliun (4,8 persen PDB).

"Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar itu untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp427,5 triliun, anggaran kesehatan Rp255,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 384,8 triliun dan anggaran pendidikan Rp541,7 triliun," jelas Bamsoet.

#ingatpesanibu #sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi mpr Bambang Soesatyo Adaptasi Kebiasaan Baru
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top